- Gubernur Ahmad Luthfi memaparkan strategi kolaborasi antar stakeholder, termasuk TNI, untuk menanggulangi kemiskinan di Jateng pada 13 November 2025.
- Kabupaten Pati menjadi contoh model intervensi kemiskinan ekstrem melalui dukungan dana operasional bagi Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
- Penerapan model kolaboratif ini terbukti menurunkan persentase kemiskinan Jawa Tengah dari 9,58% menjadi 9,48% per Maret 2025.
Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan, telah menggendeng berbagai stakeholder untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
Hal itu disampaikan saat menyampaikan paparan dalam acara Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis 13 November 2025. Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
Luthfi mencontohkan, saat melakukan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pati, pihaknya menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu.
Dikatakannya, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan. Oleh karenanya, butuh sinergi lintas sektor, termasuk dengan TNI.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Dan Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujar Luthfi.
Luthfi kemudian memaparkan bagaimana Kabupaten Pati menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem.
Pemkab Pati memberikan operasional Rp300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp200 ribu dari Pemprov Jateng, sehingga total Rp500 ribu per bulan.
Dukungan ini memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan. Selain itu, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.
Tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus untuk Pati dari total 17 ribu RTLH se-Jawa Tengah. Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.
“Tiga pilar—Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa—memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki, sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” kata Luthfi.
Model percepatan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen.
Luthfi menyebut hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.
“Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana: kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.
Selain tentang kemiskinan, Luthfi juga menyampaikan peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas itu mendukung iklim investasi.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ucapnya.
TERPOPULER
