Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran

Bangun Santoso, Lilis Varwati

Jum'at, 14 November 2025 | 18:41 WIB
Rp500 T Subsidi Bansos Meleset, Gus Ipul Akui Hampir Separuh Penerima Bantuan Salah Sasaran
Mensos Saifullah Yusuf. [Suara.com/Lilis]
baca 10 detik
  • Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap fakta gelap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama lima tahun terakhir ditemukan banyak yang tidak tepat sasaran
  • Ia merinci bahwa program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran yang mencolok
  • Hal serupa juga terjadi pada skema Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan gas melon 3kg

Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkap fakta gelap penyaluran bantuan sosial (bansos) yang selama lima tahun terakhir ditemukan banyak yang tidak tepat sasaran.

Total lebih dari Rp500 triliun subsidi dan bansos yang digelontorkan lewat APBN. Namun sebagian besar diduga tak benar-benar jatuh ke tangan yang membutuhkan bantuan.

"Ada suatu kenyataan di mana data kita selama 5 tahun ditengarai tidak tepat sasaran. Di antara program Keluarga Harapan dan Sembako yang disalurkan lewat Kementerian Sosial, ada sekitar 500 triliun lebih subsidi dan bantuan sosial yang disalurkan lewat APBN. Tetapi ditengarai, subsidi dan bantuan sosial itu tidak tepat sasaran," ujar Gus Ipul saat rakornas DTESEN bersama seluruh kepala BPS se-Indonesia di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Ia merinci bahwa program besar seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako menunjukkan tingkat ketidaktepatan sasaran yang mencolok.

Hal serupa juga terjadi pada skema Program Indonesia Pintar (PIP) dan bantuan gas melon 3kg.

"Kalau yang PKH dan Sembako ditengarai 45 persen tidak tepat sasaran. PIP juga 43,2 persen, gas 3 kg dan seterusnya itu juga ditengarai tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Gus Ipul menegaskan kondisi inilah yang akhirnya mendorong Presiden menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). Tujuannya untuk memastikan bansos tidak lagi salah alamat.

Meski begitu, ia mengakui data yang ada saat ini pun belum bisa sepenuhnya dianggap benar.

"Bisa jadi data ini tidak sepenuhnya benar, tapi ketidaktepatan sasaran itu menjadi semacam situasi yang kita temukan di tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti semua bantuan sosial tidak tepat sasaran, tapi ada sebagian tidak tepat sasaran," ujarnya.

baca juga

Dari hasil turun langsung ke lapangan atau groundcheck bersama BPS juga ditemukan kalau adanya menyingkap pola penerimaan bansos yang berlangsung sangat lama hingga belasan tahun.

Padahal, pemberian bansos itu diharapkan hanya sebagai bantuan sementara bagi masyarakat untuk mendorong mereka bisa meningkatkan kesejahtetaan ekonominya.

"Ada yang sudah 18 tahun (menerima bansos), luar biasa memang. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Ini adalah data-data yang kita temukan, yang perlu kita lakukan ground check, kita pastikan kenapa mereka bisa terima bantuan sosial sampai 18 tahun, 15 tahun maupun 10 tahun. Ini adalah fakta-fakta," tambahnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Usai Soeharto dan Gus Dur, Giliran BJ Habibie Diusulkan Dapat Gelar Pahlawan Nasional

News | Senin, 10 November 2025 | 20:42 WIB

Soeharto, Gus Dur, Hingga Marsinah Jadi Calon Pahlawan Nasional, Kapan Diumumkan?

Soeharto, Gus Dur, Hingga Marsinah Jadi Calon Pahlawan Nasional, Kapan Diumumkan?

News | Senin, 10 November 2025 | 05:01 WIB

Gus Ipul Pastikan Korban Ledakan SMAN 72 Mulai Membaik, Sejumlah Siswa Sudah Bisa Pulang

Gus Ipul Pastikan Korban Ledakan SMAN 72 Mulai Membaik, Sejumlah Siswa Sudah Bisa Pulang

News | Minggu, 09 November 2025 | 16:31 WIB

Mensos Sambut Positif Wacana Mantan Presiden Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Ambil yang Baik-Baik!

Mensos Sambut Positif Wacana Mantan Presiden Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Ambil yang Baik-Baik!

News | Minggu, 09 November 2025 | 11:42 WIB

Jenguk Korban Ledakan SMAN 72, Mensos Pastikan Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah

Jenguk Korban Ledakan SMAN 72, Mensos Pastikan Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah

News | Sabtu, 08 November 2025 | 17:47 WIB

KJP Plus Tahap II 2025 Cair untuk 707 Ribu Siswa DKI, Cek Nominalnya

KJP Plus Tahap II 2025 Cair untuk 707 Ribu Siswa DKI, Cek Nominalnya

Bisnis | Kamis, 06 November 2025 | 13:04 WIB

Cara Dapat BLT Kesra Rp900 Ribu: Syarat, Penerima, Cara Daftar dan Jadwal Cair

Cara Dapat BLT Kesra Rp900 Ribu: Syarat, Penerima, Cara Daftar dan Jadwal Cair

Bisnis | Rabu, 05 November 2025 | 15:11 WIB

Terkini

KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung

KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 07:39 WIB

Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini

Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 07:05 WIB

Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!

Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:45 WIB

Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi

Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:23 WIB

Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!

Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:20 WIB

Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura

Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:05 WIB

Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!

Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 21:44 WIB

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 21:35 WIB

Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?

Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 20:59 WIB

Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka

Eks Pimpinan KPK Sebut Menhut Raja Juli Akal-akali Balikin Amplop: Tetap Suap, Bisa Jadi Tersangka

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 20:54 WIB

×