- Aksi ini dilakukan karena banyak kekerasan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Junta Militer.
- Mereka menilai MNHRC tidak sepatutnya berada di dalam forum tersebut.
- Selanjutnya menolak keanggotaan MNHRC tergabung dalam SEANF.
Suara.com - Serikat Pekerja dan Organisasi Masyarakat Sipil Asean menggelar aksi solidaritas kepada warga Myanmar di depan Hotel Le Meredien, Jakarta.
Aksi dilaksanakan lantaran situasi hak asasi manusia (HAM) di Myanmar sangat memprihatinkan sejak kudeta militer sejak 2021 lalu.
Perwakilan peserta aksi dari Wood Worker International, Federasi Serikat Pekerja Global sektor konstruksi, Khamid Istakhori, mengatakan aksi solidaritas dilakukan lantaran telah banyak aksi kekerasan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan Junta Militer.
Mereka sengaja memilih Hotel Le Meredien sebagai lokasi aksi lantaran bertepatan dengan berlangsungnya pertemuan Komisioner Komnas HAM se-Asean atau South East Asia National Human Right Institutions Forum (SEANF).
“Hari ini bertempatan dengan sidang umum pelaksanaan pertemuan para komisioner Komnas HAM se-ASEAN. Satu yang kami protes, mereka tetap mengakomodir perwakilan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Myanmar, MNHRC, yang datang di tempat ini,” kata Khamid, saat ditemui Suara.com, Rabu (19/11/2025).
Khamid menyatakan, jika MNHRC tidak sepatutnya berada di dalam forum tersebut, lantaran tangan mereka ikut berlumuran darah akibat aksi represif aparat militer.
“Padahal mereka tangannya ikut berlumuran darah memberikan represif kepada kawan-kawan Myanmar. Mereka tidak menjalankan prinsip dasar dan pekerjaan paling dasar sebagai seorang komisioner di Komnas,” jelasnya.
Dalam aksi kali ini, Khamid menyampaikan, jika tuntutan utama mereka dalam aksi kali ini yakni Komnas HAM Indonesia mengakomodir ide yang mereka tawarkan.
Selanjutnya menolak keanggotaan MNHRC tergabung dalam SEANF.
Baca Juga: Komnas HAM: Gelar Pahlawan Soeharto Cederai Sejarah Pelanggaran HAM Berat dan Semangat Reformasi
“Ya, Komnas HAM-nya Myanmar itu sudah dikooptasi oleh militer sehingga mereka kemudian tidak menjalankan tugas sebagai komisioner memberikan perlindungan HAM,” katanya.
“Tapi justru kemudian mereka melegitimasi apa yang dilakukan oleh tuntutan militer, tidak memberikan investigasi apapun,” Khamid menambahkan.
