- Habiburokhman melabeli pengkritik KUHAP sebagai "koalisi pemalas" karena dianggap tidak mengikuti pembahasan pasal undercover buying yang disiarkan secara langsung
- DPR menegaskan bahwa metode undercover buying tidak berlaku untuk semua tindak pidana, melainkan dibatasi secara ketat hanya untuk investigasi kasus khusus seperti narkotika dan psikotropika, sesuai bagian penjelasan UU
- Habiburokhman mengklaim proses pembahasan di DPR sudah transparan melalui siaran langsung dan rekaman YouTube, serta mempersilakan publik untuk mengawasi langsung
Suara.com - Suhu politik di parlemen memanas saat Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, melontarkan serangan balik yang tajam kepada para pengkritik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
Politisi Gerindra itu bahkan tak segan melabeli mereka sebagai "koalisi pemalas" karena dinilai salah kaprah dalam memahami pasal krusial.
Sorotan tertuju pada Pasal 16 KUHAP yang mengatur metode pembelian terselubung (undercover buying). Sejumlah pihak dari koalisi masyarakat sipil khawatir pasal ini menjadi pintu legal untuk praktik penjebakan (entrapment) dalam semua jenis tindak pidana.
Menjawab kekhawatiran tersebut, Habiburokhman dengan tegas membantahnya dan menuding para pengkritik tidak mengikuti proses pembahasan legislasi secara utuh.
"Pasal 16, ditulis dimasukkannya metode undercover buying dan control delivery yang sebelumnya hanya untuk perkara khusus misalnya narkoba, menjadi bisa dipakai untuk semua tindak pidana," kata Habiburokhman memaparkan sudut pandang para pengkritik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Ia kemudian menyasar koalisi masyarakat sipil yang vokal menyuarakan penolakan. Menurutnya, kritik tersebut muncul karena mereka tidak menyaksikan perdebatan sengit dan detail yang terjadi selama pembahasan di DPR, yang bahkan disiarkan secara langsung.
"Koalisi menilai hal ini membuka peluang penjebakan. Nah, ini kan berarti koalisi pemalas, dia tidak lihat live streaming kita debat khusus soal ini," semprot Habiburokhman.
Ia menggandakan tudingannya, menyebut argumen para pengkritik sama sekali tidak berdasar karena aturan tersebut sudah dibatasi secara ketat dalam bagian penjelasan undang-undang.
"Ini koalisi pemalas, tidak benar, karena sudah dilimitasi di bagian penjelasan. Metode penyelidikan diperluas namun hanya untuk investigasi khusus, bukan untuk semua tindak pidana," sambungnya.
Habiburokhman menjelaskan bahwa dalam naskah RKUHAP, Penjelasan Pasal 16 secara eksplisit menyebutkan bahwa teknik penyamaran, pembelian terselubung, dan penyerahan di bawah pengawasan adalah teknik investigasi khusus yang hanya berlaku pada undang-undang khusus, seperti UU Narkotika dan Psikotropika.
Untuk membuktikan transparansi proses legislasi, ia kembali menyindir para pengkritik dan mengundang mereka untuk memantau langsung jalannya rapat-rapat di DPR.
"Makanya kan kita selalu mengundang kawan-kawan kalau bisa hadir, ikut di balkon mengawasi rapat-rapat kita dan ini kita selalu live streaming," ujarnya.
"Dan apa namanya, rekaman itu kan bisa dilihat terus di kanal youtube itu. Jadi jelas gitu loh, pasal 16 enggak ada bahwa penyamaran untuk semua tindak pidana itu hanya untuk narkoba dan psikotropika," pungkasnya.
Meski melontarkan kritik pedas, Habiburokhman tidak menyebutkan secara spesifik Koalisi Masyarakat Sipil mana yang menjadi sasaran pernyataannya.
TERPOPULER
