- Paulus Tannos mengajukan praperadilan di PN Jakarta Selatan atas penahanan dirinya sejak awal tahun lalu oleh otoritas Singapura terkait korupsi e-KTP.
- Kuasa hukum Paulus menduga penetapan tersangka tidak sah karena surat penangkapan tidak ditandatangani penyidik, melanggar UU KPK terbaru.
- Permohonan juga menyoroti tidak lengkapnya alamat dan tempat pemeriksaan pada surat penangkapan, serta durasi penahanan yang melebihi batas.
Akibatnya, Paulus telah menjalani masa penahanan sementara (provisional arrest) berdasarkan Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura yang berlangsung selama 45 hari sejak tanggal 17 Januari hingga 2 Maret 2025.
Permintaan perpanjangan tersebut kemudian diperpanjang setiap 7 hari sampai dengan saat ini. Sehingga, pada 31 Oktober lalu, kata Damian, kliennya telah dikekang kebebasannya selama 288 hari.
“Frasa ‘paling lama satu hari’ dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP menunjukkan bahwa setelah satu hari, penangkapan harus berakhir. KUHAP tidak memberikan pengecualian apa pun terhadap hal ini,” ucapnya.
Damian kemudian menyatakan, jika penetapan tersangka terhadap kliennya dianggap tidak sah karena terjadi ketidakpastian hukum berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP.
Dalam pasal tersebut jika masa penangkapan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
“Artinya, jika Pemohon ditangkap berdasarkan Objek Praperadilan, maka Pemohon berhak untuk mendapatkan pengurangan pidana yang dijatuhkan di masa depan selama 1 hari,” katanya.
Namun, hingga saat ini, lanjut Damian, Paulus telah dikekang kebebasannya di Singapura selama 288 hari.
“Ketidakjelasan menyebabkan hak Pemohon yang dijamin melalui Pasal 22 ayat (4) KUHAP menjadi terancam. Oleh karenanya, adalah beralasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan objek praperadilan tidak sah,” ungkapnya.
Petitum
Berdasarkan seluruh dalil dan dasar hukum di atas, lanjut Damian, dengan ini pihaknya meminta agar hakim dalam sidang praperadilan untuk mengabulkan permohanannya secara keseluruhan.
“Menyatakan tidak sah dan tidak berdasar hukum Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/08/DIK.01.02/01/11/2024 tertanggal 26 November 2024 yang diterbitkan oleh termohon,” ujarnya.
Damian juga meminta agar hakim menyatakan tidak sah setiap dan seluruh tindakan yang dilakukan maupun keputusan yang dikeluarkan KPK yang berkenaan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin.Kap/08/DIK.01.02/01/11/2024 tertanggal 26 November 2024.
“Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara,” tandasnya.
TERPOPULER
