'Kami Akan Mati di Sini', Sumpah Setia Warga Pulau Pari Pertahankan Tanah Kelahiran

Ia merinci klaim-klaim perusahaan yang menguasai wilayah darat dan laut.

“Mengklaim Pulau Pari itu di daratannya itu ada PT Bumi Raya, mereka bergerak di bidang resort sedangkan di gugusannya juga sudah ada PT CPS, Panorama, kaya gitu.”

Dampak lingkungan dari kehadiran korporasi tersebut dirasakan langsung oleh warga.

“Mereka merusak ekosistem yang ada di gugusan Pulau Pari. Karena yang mereka terbitkan izinnya itu kawasan mangrove kami, padang lamun, terumbu karang, di situ ekosistem kami yang sangat terjaga, tiba-tiba dirusak, terus setiap harinya dirusak,” ucapnya.

Reklamasi menjadi isu utama yang dikhawatirkan akan mematikan mata pencaharian mereka.

“Jika laut di gugusan Pulau Parinya, terus-terusan direklamasi sama perusahaan-perusahaan yang itu dilancarkan sama pemerintah. Itu akan membuat lebih sengsara kami yang tinggal di Pulau Pari,” tegas Asmania.

“Nah tapi tantangan kami lagi sebagai pejuang lingkungan sekarang laut kami terus-terusan direklamasi sama perusahaan kayak gitu,” tambahnya.

Asmania meluapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, meskipun rezim berganti.

“Lagi-lagi ketika mereka mereklamasi dan bisa ada terbit izin-izin yang di gugusan Pulau Pari, itu semakin tidak percayanya lagi kami sama pemerintah,” ujarnya.

Kekecewaan itu memuncak ketika melihat sanksi yang tidak tegas bagi perusak lingkungan.

“Kami sedihkan ketika mereka pelaku kerusakan hanya dikenakan sanksi administratif. Itu yang sangat membuat kamu kecewa kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah sampai saat ini belum berpihak kepada warga yang ada di Pulau Pari.

“Lagi-lagi pemerintahnya sampai saat ini, walaupunn berganti-ganti pemimpin, ketika dia tidak berpihak sama kita, kita akan tetap berjuang, gitu. Lagi-lagi tidak ada kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kami,” katanya.

Asmania juga menampik narasi lapangan kerja yang sering didengungkan pengembang.

“Dengan dalih mereka banyak menciptakan lapangan, bagi kami itu bullshit. Karena sampai saat ini warga-warga yang bekerja di sana hanya jadi tukang kebun,” kata dia.

Di tengah himpitan tersebut, perempuan Pulau Pari mencoba bertahan dengan mengelola potensi alam secara mandiri.

“Sekarang kelompok kami berjuang secara mengolah lahan dan kebun serta membuka pantai di sana sebagai salah satu ikon wisata yang ada di Pulau Pari. Kami perempuan pesisir berjuang melalui bertanam,” kata Asmania.

Namun, pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan tetap menjadi ancaman.

“Dengan adanya pembangunan-pembangunan yang ada di gugusan Pulau Pari, itu sangat menyengsarakan kami. Khususnya nelayan, sekarang sudah menghadapi krisis iklim, korporasi yang terus-terusan merusak,” kata dia.

Lebih lanjut, Asmania juga menegaskan tekad warga untuk tidak menyerah mempertahankan tanah kelahiran mereka.

“Kenapa kami sampai saat ini masih memperjuangkan? ruang hidup kami di sana, karena kami lahir di sana, besar di sana, anak-anak kami lahir di sana, kami mencari nafkah di sana, mungkin kami juga akan mati di Pulau Pari,” ucapnya haru.

“Jadi ada hak dan kewajiban kami untuk tetap memperjuangkan Pulau Pari sampai titik darah penghabisan. Nah kami yang masih berjuang untuk itu gitu, kami tidak mau dan selalu menolak ketika ada kerusakan-kerusakan kayak gitu,” pungkas Asmania.

Reporter: Safelia Putri