Infografis
- Ketua Komisi III DPR RI meminta Polda Metro Jaya mengusut dugaan penghasutan kerusuhan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
- Polda Metro Jaya telah menangkap tiga terduga penghasut, BDM, TSF, dan YM, terkait rencana aksi destruktif menggunakan bahan peledak.
- Habiburokhman menekankan polisi harus profesional, menghindari gegabah, dan melindungi hak asasi ketiga orang yang ditangkap tersebut.
“Membahayakan masyarakat kita, bayangkan yang terjadi tentu bisa sangat mengerikan ada kerumunan orang berkumpul lalu terjadi penggunaan bahan-bahan peledak yang bisa membahayakan banyak orang,” ucapnya menggambarkan potensi horor yang bisa terjadi.
Pengalaman Mantan Aktivis: Ada Pola Terorganisir
Sebagai figur yang memiliki latar belakang panjang sebagai aktivis sebelum duduk di kursi legislatif, Habiburokhman mengaku memahami betul pola-pola pergerakan massa.
Ia membeberkan, dirinya telah mendengar desas-desus mengenai adanya pihak-pihak yang bergerilya menawarkan skenario kekerasan kepada simpul-simpul massa di berbagai daerah.
Tawaran-tawaran ini jelas menyimpang dari koridor demokrasi. Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi, menurutnya, kerap disalahartikan atau sengaja dibelokkan oleh pihak yang ingin melihat Indonesia chaos.
Oleh karena itu, pendalaman motif para pelaku yang tertangkap menjadi kunci untuk memutus mata rantai provokasi ini.
Polisi diminta untuk menelusuri apakah BDM, TSF, dan YM bekerja sendiri (lone wolf) atau merupakan bagian dari sindikat yang lebih besar yang mendanai atau mengarahkan aksi teror tersebut.
“Itu perlu didalami, apabila memang ada informasi adanya orang-orang yang melakukan penggalangan pada kelompok orang lainnya untuk melakukan unjuk rasa rusuh dengan menggunakan bahan peledak,” kata dia menegaskan instruksinya kepada aparat.
Jangan Sampai Salah Tangkap
Baca Juga: Diduga Rencanakan Aksi Rusuh 10 Desember, 3 Pria Ditangkap Polisi, Salah Satunya Verdatius
Meskipun ancaman keamanan terbilang tinggi, Habiburokhman mewanti-wanti aparat kepolisian agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.
Akurasi dalam penegakan hukum adalah kunci agar tidak menimbulkan kegaduhan baru atau rasa ketidakadilan di tengah masyarakat.
Polisi harus memastikan bahwa bukti permulaan yang cukup benar-benar ada sebelum menetapkan status tersangka atau melakukan penahanan lanjutan.
Hak-hak prosedural dari ketiga pria yang ditangkap harus dipenuhi, mulai dari pendampingan hukum hingga perlakuan yang manusiawi selama masa pemeriksaan. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas Polri di mata publik.
“Jadi kalau memang ada yang ditangkap, kita yang pertama jangan sampai salah tangkap, yang kedua hak-haknya dipenuhi orang yang ditangkap,” ucapnya menutup pembicaraan.
