Infografis
Baca 10 detik
- KontraS mengkritik penunjukan Letjen TNI (Purn) Untung Budiharto, eks Tim Mawar, sebagai Dirut PT Antam karena mengabaikan keadilan HAM.
- Penunjukan Direksi BUMN dianggap keputusan politik negara yang memperdalam luka korban pelanggaran HAM masa lalu.
- Keputusan ini menunjukkan kegagalan negara menjalankan penilaian rekam jejak pelanggaran HAM bagi pejabat publik.
Karena itu, pemberian pangkat kepada pensiunan dengan rekam jejak pelanggaran HAM dinilai bermasalah secara hukum dan etika.
Lebih lanjut, Jane berpendapat, penunjukan eks Tim Mawar ke posisi strategis negara dan BUMN mencerminkan kecenderungan pemerintah yang lebih mengutamakan loyalitas dan patronase politik dibandingkan prinsip keadilan, transparansi, dan profesionalisme.
Dalam jangka panjang, pola tersebut menurutnya berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap negara dan institusi demokrasi.
