Pemkab Cirebon Bakal Ganti Sawit yang Terlanjur Ditanam dengan Mangga Gedong Gincu, Ini Alasannya

Suara.com - Pemerintah Kabupaten Cirebon resmi mengambil langkah tegas atas polemik penanaman kelapa sawit yang sempat viral di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman. 

Ratusan pohon sawit yang telah terlanjur ditanam di wilayah tersebut akan dicabut dan diganti dengan mangga gedong gincu, komoditas buah unggulan khas Cirebon yang dinilai lebih sesuai dengan karakter lingkungan sekaligus memberi nilai ekonomi bagi warga.

Bupati Cirebon, Imron, turun langsung ke lokasi pada Senin (5/1/2026) untuk melihat kondisi di lapangan. Ia mengaku terkejut ketika mendapati sekitar 600 pohon sawit sudah tertanam di lahan seluas kurang lebih 2,5 hektare, dari rencana awal 6,5 hektare. 

Kehadiran sawit di wilayah perbukitan Cigobang memantik kekhawatiran karena tanaman tersebut dianggap tidak sejalan dengan daya dukung lingkungan Jawa Barat yang relatif sempit dan memiliki fungsi ekologis penting.

“Kami memastikan datang ke sini karena menerima informasi di media adanya penanaman pohon kelapa sawit di wilayah Desa Cigobang,” ujar Imron saat meninjau lokasi. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan membiarkan perluasan sawit di wilayahnya, apalagi setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan surat edaran pada 29 Desember 2025 yang melarang penanaman kelapa sawit di Jawa Barat.

Sebagai solusi, Pemkab Cirebon memilih mengganti sawit dengan mangga gedong gincu. Buah ini bukan hanya ikon daerah, tetapi juga memiliki pasar yang kuat dan harga yang relatif stabil, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. 

“Kami akan membantu masyarakat dengan menyiapkan bibit pengganti. Tanaman sawit nantinya akan dicabut dan diganti dengan tanaman lain,” kata Imron. 

Langkah penggantian ini tidak akan dilakukan secara sepihak. Pemerintah kabupaten berencana menggelar rapat lanjutan bersama pemerintah desa, camat, dan warga Cigobang untuk membahas teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk waktu pencabutan dan penanaman kembali. 

Pendekatan ini dipilih agar proses transisi berjalan tertib, tidak menimbulkan konflik, dan tetap memberi ruang bagi aspirasi masyarakat yang selama ini mengelola lahan tersebut.

Imron juga memastikan bahwa pengawasan akan diperluas ke wilayah lain di Cirebon. Hingga kini, laporan penanaman sawit baru diterima dari Kecamatan Pasaleman, namun jika ditemukan kasus serupa di kecamatan lain, pemerintah daerah akan mengambil tindakan yang sama.

“Kalau nanti ada laporan di kecamatan lain, tentu akan kami cek. Intinya, kami mendukung penuh edaran dari Pak Gubernur,” tegasnya.