Infografis
- Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor menolak keras wacana pembukaan lahan sawit di Papua pada rapat Paripurna DPD RI.
- Finsen meminta pimpinan DPD menyampaikan penolakan masyarakat adat Papua kepada Presiden Prabowo dan Menteri Bahlil.
- Ia mengkritisi kehadiran batalyon pertanian, menekankan prioritas pemerintah pada pendidikan dan kesehatan Papua.
Suara.com - Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menyuarakan penolakan keras terhadap wacana pembukaan lahan sawit di tanah Papua.
Hal itu disampaikannya dalam interupsi pada Rapat Paripurna DPD RI masa sidang ke-3 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan bahwa aspirasi masyarakat adat di Papua sudah bulat untuk menolak kehadiran perkebunan sawit.
Paul pun meminta pimpinan DPD RI menyampaikan pesan tegas ini kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar segera menghentikan rencana tersebut.
"Pimpinan, masyarakat adat di Papua itu menolak wacana sawit di Papua. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka,” tegas Finsen saat menyampaikan interupsi setelah dipersilakan oleh Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
Selain menolak sawit, Finsen juga dalam interupsinya mengkritisi kebijakan pemerintah yang mendatangkan batalyon pertanian atau perkebunan ke wilayah Papua.
Ia menilai kehadiran aparat keamanan di sektor agraria bukan merupakan solusi yang dibutuhkan oleh rakyat Papua saat ini.
Menurutnya, pemerintah seharusnya fokus pada penyediaan fasilitas dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi ruh utama dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Yang kedua, itu didatangkan apa batalyon pertanian atau perkebunan orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit bukan markas tentara. Itu penting, karena kita di otsus kita yang dibahas dulu itu masalah utama itu pendidikan dan kesehatan,” lanjutnya.
Baca Juga: Ketua DPD RI Salurkan Bantuan Sembako, Air Bersih, dan Genset ke Langsa Aceh
Finsen mengingatkan pimpinan DPD RI bahwa persoalan prioritas SDM ini sudah sangat dipahami oleh para pengambil kebijakan yang terlibat dalam pembahasan Otsus.
“Yang bahas itu juga pak wakil ketua terlibat penuh jadi pasti lebih tahuu,” kata Finsen.
Menanggapi aspirasi keras dari senator asal Papua tersebut, Ketua DPD RI Sultan Najamudin menyatakan akan membawa poin-poin tersebut dalam rapat konsultasi dengan Presiden dalam waktu dekat.
"Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu termasuk dengan pak presiden dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama,” ujar Sultan.
