4 Alasan Hakim Vonis Laras Faizati 6 Bulan Tapi Langsung Bebas

Suara.com - Gemuruh sorak sorai dan tepuk tangan membahana di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (15/1/2026). Suasana tegang seketika pecah menjadi haru saat Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan mengetuk palu vonis untuk terdakwa kasus penghasutan, Laras Faizati.

Dalam putusan yang dinilai mengejutkan, Laras divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Namun, dalam tarikan napas yang sama, hakim memerintahkan ia langsung bebas dan tak perlu mendekam di balik jeruji besi.

Lantas apa alasan hakim menjatuhkan vonis itu?

Secara formal, majelis hakim menyatakan Laras Faizati terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghasutan melalui tulisan di muka umum.

"Menyatakan terdakwa Laras Faizati Khairunnisa binti Wahyu Kuncoro tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyiarkan tulisan di muka umum yang menghasut supaya melakukan tindak pidana," ujar hakim ketua I Ketut Darpawan saat membacakan putusan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan," lanjutnya, membuat suasana sidang sempat hening sejenak.

Namun, kalimat berikutnya menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Hakim menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat Laras tidak mengulangi perbuatannya selama satu tahun masa percobaan.

"Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat umum tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana pengawasan dalam waktu 1 tahun," tegas hakim.

Puncaknya, perintah yang paling dinanti pun terucap, memicu luapan emosi pengunjung sidang.

"Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," kata hakim yang diikuti ketukan palu dan sorak sorai.

Keriuhan ini bahkan membuat hakim harus menenangkan pengunjung. "Tadi saya bilang apa? Jangan kalau sependapat ribut, tidak sependapat ribut juga. Dengarkan saja dulu," ucapnya.

Alasan Kemanusiaan di Balik Palu Hakim

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim I Ketut Darpawan secara gamblang membeberkan alasan mengapa mereka tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan memilih jalan yang lebih restoratif.

"Menurut majelis hakim, sekalipun perbuatan menghasut dilakukan dengan sengaja dan pada saat kondisi masyarakat sedang marah adalah perbuatan yang berbahaya bagi keselamatan orang lain dan ketertiban umum, namun majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa hal," jelas hakim.

Berikut adalah empat alasan kunci di balik putusan tersebut:

1. Tidak Mengorganisir Massa

Hakim menilai, meski tulisan Laras bersifat menghasut, ia tidak mengambil langkah lebih jauh untuk merealisasikan hasutannya. Tidak ada upaya dari Laras untuk mengumpulkan massa atau menggerakkan orang lain secara nyata.
"Terdakwa tidak melakukan tindakan lain seperti mengorganisir atau mengumpulkan orang-orang yang sepaham untuk melakukan perbuatan yang sama, entah itu menggunakan sarana elektronik atau konvensional," papar hakim.

2. Punya Potensi Memperbaiki Diri

Majelis hakim melihat rekam jejak dan kondisi sosial Laras Faizati. Dari sana, hakim menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki potensi besar untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan dan tidak akan mengulangi kesalahannya.

"Riwayat hidup dan kondisi sosial terdakwa... menunjukkan bahwa terdakwa memiliki potensi mampu menjadi pribadi yang lebih baik."

3. Tulang Punggung Keluarga dan Belum Pernah Dihukum

Faktor personal menjadi pertimbangan kuat berikutnya. Hakim mencatat bahwa Laras Faizati belum pernah tersangkut kasus pidana sebelumnya. Selain itu, statusnya sebagai tulang punggung keluarga menjadi pertimbangan kemanusiaan yang signifikan.

4. Semangat KUHP Baru: Edukasi di Atas Hukuman Badan

Ini adalah alasan paling fundamental. Hakim secara sadar memilih jenis pidana yang sejalan dengan semangat KUHP baru, yang lebih mengedepankan tujuan edukasi dan pembinaan daripada sekadar pemenjaraan.

Hukuman ini diharapkan memberi Laras kesempatan untuk introspeksi dan menjadi lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

"Majelis hakim akan memilih jenis pidana yang lebih menekankan pada tujuan edukasi atau pembinaan dan memberikan kesempatan kepada terdakwa memperbaiki diri agar dapat menjadi pribadi yang lebih berhati-hati ketika memanfaatkan media sosial dalam kesehariannya," tutur hakim.