Iran Bergejolak, DPR Peringatkan 'Aktor Asing' dan Desak Pemerintah Siapkan Evakuasi WNI

Suara.com - Gejolak politik yang memanas di Iran mendapat perhatian serius dari parlemen Indonesia. Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, secara tegas menyatakan sikapnya terkait gelombang demonstrasi yang terjadi di negara tersebut, sambil menyoroti potensi intervensi asing yang dapat memperkeruh suasana.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menegaskan bahwa Indonesia memandang dinamika yang terjadi di Iran sebagai urusan domestik murni.

Mengacu pada prinsip kedaulatan internasional yang dipegang teguh, Indonesia menghormati penuh hak Iran untuk menyelesaikan persoalan internalnya tanpa campur tangan dari pihak luar manapun.

"Komisi I DPR RI memandang aksi demonstrasi yang terjadi di Iran sebagai bagian dari dinamika politik domestik negara tersebut. Setiap bangsa memiliki hak dan mekanisme internal dalam menyelesaikan persoalan politik maupun sosialnya. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip nonintervensi dalam hubungan internasional tentu menghormati kedaulatan Iran untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri," ujar Dave Laksono dalam keterangannya, Jumat (16/1/2026).

Lebih dari sekadar menghormati kedaulatan, Dave juga memberikan peringatan keras terhadap adanya dorongan dari aktor-aktor eksternal yang menginginkan eskalasi demonstrasi di Iran.

Menurutnya, keterlibatan pihak asing dalam urusan dalam negeri sebuah negara berdaulat adalah langkah berbahaya yang justru berisiko memperburuk situasi dan memicu instabilitas yang lebih luas.

Ia menekankan bahwa sikap Indonesia tetap konsisten berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang menolak intervensi namun aktif dalam upaya perdamaian global.

"Terkait adanya pernyataan dari pihak luar yang mendorong agar demonstrasi terus berlanjut, kami menilai bahwa setiap bentuk intervensi asing terhadap urusan domestik suatu negara berpotensi memperkeruh keadaan. Indonesia konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang berarti kita tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain, namun tetap aktif mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan," tegasnya.

Di tengah sikap diplomatis tersebut, prioritas utama Indonesia tidak pernah bergeser: keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).

Dave Laksono mendesak Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Luar Negeri, untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemantauan secara intensif terhadap perkembangan situasi di lapangan.

Menurutnya, jika eskalasi konflik menunjukkan tanda-tanda yang membahayakan keselamatan WNI, maka skenario terburuk seperti evakuasi harus segera disiapkan dan dipertimbangkan secara matang.

"Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri perlu terus memantau perkembangan situasi di Iran secara intensif, sekaligus memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana. Keselamatan WNI selalu menjadi prioritas utama. Jika situasi di lapangan menunjukkan eskalasi yang membahayakan, maka opsi evakuasi harus dipertimbangkan secara serius dengan koordinasi penuh antara pemerintah Indonesia dan perwakilan RI di Iran," lanjutnya.

Komisi I DPR RI memastikan akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap langkah diplomatik yang diambil pemerintah, selama langkah tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan keselamatan WNI, sambil tetap menjaga hubungan baik dengan Iran.

"Komisi I DPR RI mendukung langkah-langkah pemerintah yang mengedepankan perlindungan WNI, menjaga hubungan diplomatik yang baik, serta tetap berpegang pada prinsip non-intervensi. Intinya, Indonesia harus bersikap tegas dalam melindungi kepentingan nasional, namun tetap diplomatis dalam menyikapi dinamika politik di negara lain," pungkasnya.