Mensesneg Respons Usulan E-Voting Pilkada, Pemerintah Buka Kajian Digitalisasi Pemilu

Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons positif usulan mengenai penerapan sistem e-voting dalam pemilu khususnya Pilkada yang salah satunya disuarakan oleh PDI Perjuangan (PDIP).

Ia menegaskan, bahwa pemerintah memandang kajian mendalam terhadap digitalisasi pemilu adalah sebuah kewajiban demi menciptakan sistem yang lebih efisien.

Ia pun menjelaskan bahwa isu penggunaan teknologi, baik dalam metode pemberian suara (e-voting) maupun proses penghitungan suara (e-recap), selalu menjadi topik utama dalam setiap pembahasan mengenai sistem kepemiluan di Indonesia.

"E-voting sebenarnya setiap tahapan pembahasan sistem pekemiluan kita, itu selalu menjadi salah satu pokok bahasan ya. Baik e-vote yang dimaksud adalah tata cara masyarakat kita memilih, maupun elektronik dari sisi pasca pemilihannya,” ujar Prasetyo Hadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Prasetyo menyoroti pentingnya teknologi untuk memangkas birokrasi waktu dalam proses rekapitulasi suara yang selama ini dinilai sangat panjang, mulai dari tingkat paling bawah hingga nasional.

"Bagaimana kita memanfaatkan teknologi misalnya, dengan digitalisasi, dengan elektronisasi, untuk memangkas waktu. Recap secara berjenjang mulai dari DPS, BPS, PPK, sampai ke KPU pusat itu kan memang panjang waktunya. Itu selalu menjadi salah satu yang pasti dibahas,” tambahnya.

Terkait desakan untuk mulai mengkaji penerapan e-voting pada hari pencoblosan, Prasetyo menyatakan pemerintah sangat terbuka.

Namun, ia memberikan catatan penting bahwa sistem yang diadopsi harus sesuai dengan karakter dan budaya bangsa Indonesia, bukan sekadar meniru negara lain.

“Menurut kami sebagai pemerintah wajib ya, kita bersama-sama mari semua mencurahkan pemikiran untuk mendesain pemilu kita itu jauh lebih baik lagi. Tetapi, yang paling mendasar adalah bagaimana sistem pemilihan itu mencerminkan sistem yang kita yakini paling tepat untuk bangsa dan negara kita,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa tidak semua sistem yang dianggap berhasil di negara lain otomatis cocok diterapkan di Indonesia.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak, termasuk partai politik, DPR, hingga akademisi, untuk duduk bersama melakukan kajian.

“Jadi kalau kajian, menurut kami harus. Ya siapapun itu pemerintah, kemudian DPR, kemudian teman-teman akademisi yang memiliki keilmuan dalam sistem kepemiluan. Tapi tujuannya bukan untuk (mengklaim) sistem yang kami gagas itu yang paling benar, tidak. Mari kita mencari sistem yang memang betul-betul itu sesuai dengan budaya karakter bangsa kita,” pungkasnya.