Kapolri Listyo Tolak Jadi Menteri Kepolisian, Pilih Jadi Petani Saja

Suara.com - Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara terbuka mengungkap adanya tawaran yang datang kepadanya untuk menduduki posisi baru sebagai Menteri Kepolisian, sebuah jabatan yang akan tercipta jika wacana penempatan Polri di bawah kementerian terealisasi.

Namun, alih-alih menyambut peluang kekuasaan baru, Jenderal Listyo Sigit Prabowo justru memberikan penolakan yang sangat tegas dan tak terduga di hadapan para wakil rakyat.

Momen langka ini terjadi dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Di tengah pembahasan serius mengenai institusi Bhayangkara, Sigit menceritakan ada pihak-pihak yang mendekatinya secara personal melalui pesan singkat, menawarinya posisi menteri tersebut.

"Jadi kalau tadi saya harus memilih, karena beberapa kali ada yang menyampaikan kapolri sudah 5 tahun 5 tahun, kalau saya harus memilih, kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, mau ndak pak Kapolri jadi menteri kepolisian," ungkap Listyo Sigit.

Pernyataan ini sontak menarik perhatian, mengingat wacana Polri di bawah kementerian adalah isu sensitif yang menyangkut independensi dan struktur komando lembaga keamanan negara.

Bagi Jenderal Sigit, posisi Polri yang berada langsung di bawah komando Presiden adalah prinsip yang tidak bisa ditawar.

Ia memandang struktur saat ini merupakan format ideal untuk menjaga independensi Polri dari intervensi politik kementerian dan memastikan rantai komando yang cepat dan efektif dalam situasi darurat nasional.

Saking kuatnya prinsip tersebut, ia melontarkan pernyataan menohok yang menggambarkan penolakan totalnya. Baginya, menjadi seorang petani jauh lebih terhormat daripada menerima jabatan menteri yang berpotensi melemahkan institusinya.

"Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja," ujarnya dengan nada tegas.

Lebih jauh, Kapolri menguraikan argumentasinya yang berlandaskan pada kepentingan negara yang lebih besar.

Menurutnya, menempatkan Polri di bawah sebuah kementerian bukan hanya berisiko bagi institusi kepolisian itu sendiri, tetapi juga dapat melemahkan posisi strategis Presiden sebagai panglima tertinggi dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri.

Struktur yang ada saat ini, menurutnya, adalah benteng pertahanan untuk stabilitas nasional.

Puncak dari penegasannya adalah kesiapannya untuk melepaskan jabatan tertinggi di Polri. Jenderal Sigit menyatakan lebih rela dicopot dari posisinya sebagai Kapolri daripada harus menyaksikan dan memimpin institusinya berada di bawah kendali sebuah kementerian. Sikap ini menunjukkan pertaruhan besar seorang jenderal atas prinsip yang diyakininya.

"Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih kapolri saja yang dicopot," pungkasnya.