Skandal Jabatan Perangkat Desa Pati, KPK Periksa Ajudan Hingga Camat Terkait Kasus Bupati Sudewo

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat mengusut tuntas gurita korupsi yang menjerat Bupati Pati, Sudewo (SDW).

Setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sudewo yang menghebohkan publik pada awal tahun 2026, lembaga antirasuah kini mulai memanggil sejumlah saksi kunci.

Fokus penyidikan saat ini tertuju pada dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pejabat dinas, ajudan pribadi sang bupati, hingga para camat dan kepala desa.

Langkah ini diambil untuk memperkuat bukti-bukti terkait praktik lancung yang diduga dilakukan oleh Sudewo dan kroninya dalam memperjualbelikan kursi jabatan di tingkat desa.

"Hari ini Rabu, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi (TPK) berupa pemerasan dalam pengisian formasi jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta, sebagaimana dilansir Antara, Rabu (28/1/2026).

Daftar Saksi: Dari Lingkaran Dalam Hingga Pejabat Wilayah

Pemeriksaan intensif ini dilakukan tidak di Jakarta, melainkan jemput bola di markas kepolisian setempat. Budi mengatakan pemeriksaan tersebut dilakukan di Polresta Pati.

Hal ini dilakukan untuk mempermudah akses bagi para saksi yang mayoritas berdomisili di wilayah Kabupaten Pati.

Daftar saksi yang dipanggil kali ini menunjukkan betapa luasnya jaringan yang diduga terlibat atau mengetahui praktik pemerasan tersebut.

Sepuluh orang saksi tersebut, yakni TH selaku Kepala Dinas Permendes Kabupaten Pati, WAN selaku Ajudan Bupati Pati, YG selaku Camat Jakenan.

Keterlibatan ajudan bupati (WAN) menjadi poin krusial, mengingat ajudan biasanya mengetahui alur komunikasi dan pertemuan-pertemuan strategis pimpinan.

Begitu pula dengan kehadiran TH selaku Kepala Dinas Permendes, yang secara teknis membawahi urusan pemerintahan desa di seluruh Kabupaten Pati.

Selain pejabat di tingkat kabupaten dan kecamatan, penyidik juga memanggil deretan kepala desa (Kades) yang diduga mengetahui atau bahkan menjadi bagian dari pusaran kasus ini.

Mereka adalah D selaku Kepala Desa Sidoluhur, S selaku Kepala Desa Angkatan Lor, IS selaku Kepala Desa Gadu, S selaku Kepala Desa Tambakharjo, P selaku Kepala Desa Semampir, AS selaku Kepala Desa Slungkep, dan M selaku pihak swasta.