- KPK akui keterbatasan teknologi dan alat sadap menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan OTT.
- Ketua KPK tegaskan OTT tetap berjalan berkala sesuai target dan informasi intelijen yang akurat.
- Wakil Ketua KPK minta dukungan anggaran DPR untuk alat canggih agar OTT lebih masif.
Suara.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) saat ini adalah keterbatasan teknologi.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/1/2026).
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, awalnya menanggapi pandangan yang menyebut lembaga antirasuah tersebut sudah jarang melakukan OTT.
Ia menegaskan bahwa OTT tetap menjadi salah satu instrumen penindakan KPK yang dilakukan secara berkala berdasarkan informasi intelijen yang akurat.
"Tadi disampaikan bahwa sudah lama tidak OTT. Sebenarnya hampir beberapa bulan sekali pasti ada. Karena itu juga salah satu target kami, tapi sekali lagi bukan target yang dipaksakan. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan," ujar Setyo di hadapan anggota dewan.
Menyambung pernyataan tersebut, Wakil Ketua KPK, Fitroh, membeberkan kondisi internal KPK terkait ketersediaan alat pendukung operasi.
Ia menyebut bahwa selain masalah kekurangan sumber daya manusia (SDM), KPK sangat membutuhkan pembaruan alat sadap atau perangkat teknologi yang lebih mutakhir karena alat yang ada saat ini sudah ketinggalan zaman.
"Apa sih sebenarnya hambatan paling besar di KPK selain tentang SDM yang kurang? Ya, berikanlah kami alat yang canggih supaya OTT tidak hanya satu sebulan. Kurang canggih Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up to date," ungkap Fitroh.
Fitroh pun secara terbuka meminta dukungan anggaran dari Komisi III DPR RI untuk pengadaan alat-alat canggih tersebut. Ia meyakini, dengan teknologi yang lebih up to date, frekuensi dan efektivitas OTT dalam memberantas korupsi akan jauh lebih masif.
Baca Juga: Setyo Budiyanto Jelaskan Alasan KPK Ubah Aturan Gratifikasi: Nilai Rupiah Harus Disesuaikan
"Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat, barangkali OTT lebih masif," pungkasnya.
