- Mantan Menteri Agama Gus Yaqut memenuhi panggilan KPK pada Jumat (30/1/2026) sebagai saksi kasus tersangka Ishfah Abidal Aziz.
- Dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji tahun 2023–2024 yang tidak sesuai aturan 92 persen reguler dan 8 persen khusus.
- KPK mendapati pembagian kuota tambahan 20.000 dibagi rata 50:50 antara kuota haji reguler dan kuota khusus.
Suara.com - Kuasa Hukum mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Mellisa Anggraini, memastikan kliennya akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini.
Gus Yaqut merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembagian kuota dan penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023–2024.
“Ya hadir, sekitar jam 1,” kata Mellisa kepada wartawan, Jumat (30/1/2026).
Menurut Mellisa, Gus Yaqut diperiksa sebagai saksi untuk berkas perkara lainnya, yakni mantan staf khusus Gus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
Dia juga menyebut Gus Yaqut tidak akan ditahan hari ini lantaran pemeriksaan dilakukan dalam kapasitas sebagai saksi.
“Bukan (penahanan), sebagai saksi untuk Gus Alex yang ditetapkan sebagai tersangka kemarin, jadi beliau dipanggil hari ini sebagai saksi, jadi nggak relevan lah terkait penahanan,” tandas Mellisa.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) alias Gus Yaqut dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex.
Keduanya diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta tambahan kuota haji kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud.
Baca Juga: Hari Ini, KPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Dalam pertemuan Jokowi dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Indonesia diberikan tambahan kuota haji sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.
“Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/8/2025).
Dia menjelaskan alasan pengaturan tersebut karena mayoritas jemaah haji mendaftar melalui kuota reguler, sementara kuota khusus memiliki biaya lebih besar dibandingkan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.
Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya adalah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.
“Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus,” ungkap Asep.
