- Wamensos sebut tragedi bunuh diri siswa di NTT sebagai alarm keras bagi negara.
- Program Sekolah Rakyat prioritas Presiden Prabowo disiapkan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
- Pemerintah daerah diminta proaktif memutakhirkan data warga miskin agar bantuan tepat sasaran.
Suara.com - Tragedi memilukan di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), terkait seorang siswa sekolah dasar yang meninggal dunia akibat bunuh diri, menjadi alarm keras bagi negara. Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa peristiwa ini menegaskan masih rapuhnya akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Menurut Agus Jabo, tragedi tersebut merupakan peringatan serius bahwa keadilan dalam pendidikan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh anak Indonesia, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.
Merespons kondisi tersebut, Agus Jabo menegaskan bahwa pemerintah tengah menggencarkan Program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui jalur pendidikan.
“Semakin banyak Sekolah Rakyat yang dibangun, maka semakin banyak anak dari keluarga kurang mampu yang bisa bersekolah. Kita berharap tragedi seperti di Ngada tidak akan terulang kembali di masa depan,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Program Sekolah Rakyat ini dikhususkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang terdaftar dalam desil 1 dan 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Agus menjelaskan bahwa proses rekrutmen calon siswa dilakukan secara aktif oleh tim lapangan dengan mendatangi langsung rumah warga. Metode "jemput bola" ini bertujuan memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran kepada keluarga yang paling membutuhkan.
“Data calon siswa kemudian disahkan oleh wali kota atau bupati, lalu diserahkan ke Kementerian Sosial. Hal ini dilakukan agar prosesnya transparan dan akuntabel,” jelasnya.
Namun, Agus Jabo menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada peran aktif pemerintah daerah (Pemda). Ia meminta Pemda proaktif melakukan pemutakhiran data dan segera mengusulkannya melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos RI, terutama jika terdapat keluarga miskin yang posisi desilnya belum terdata dengan tepat dalam DTSEN.
“Pemda harus proaktif segera melakukan pemutakhiran data dan mengusulkannya melalui Pusdatin Kemensos,” pungkasnya.
Baca Juga: Radar Sosial yang Lumpuh: Mengapa Negara Gagal Membaca Isyarat Sunyi YBR?
