Ramadan! DPRD Desak Pemprov DKI Tambah Kuota dan Atasi Sengkarut Distribusi Pangan Subsidi

Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, menyoroti sengkarut sistem antrean digital Program Pangan Bersubsidi yang banyak dikeluhkan masyarakat.

Sistem distribusi berbasis antrean digital yang dikelola Perumda Pasar Jaya dinilai belum optimal melayani ratusan ribu keluarga penerima manfaat (KPM).

Ia mengaku sering menerima aduan warga yang kesulitan mendapatkan akses terhadap pangan murah tersebut.

Banyak juga yang mengeluhkan kuota distribusi kerap ludes dalam hitungan menit sehingga banyak penerima manfaat gagal bertransaksi.

"Kalau sistem antreannya sulit diakses dan kuotanya cepat habis, maka tujuan keadilan sosialnya tidak tercapai,” ujar Ade, mengutip laman resmi DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Ade menekankan bahwa program ini sangat krusial untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera mengevaluasi dan menambah kuota distribusi sesuai kebutuhan riil di setiap wilayah.

Selain itu, Ade menyarankan adanya jalur alternatif secara luring bagi masyarakat lanjut usia yang tidak melek teknologi.

"Negara harus hadir mempermudah, bukan mempersulit," tegasnya.

Senada dengan Ade, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Nasdiyanto juga mendorong penambahan kuota pangan murah menjelang bulan Ramadan.

Menurutnya, pasar murah sangat dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk menghadapi peningkatan kebutuhan rumah tangga.

"Agar lebih banyak masyarakat yang terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan," ujar Nasdiyanto.

Nasdiyanto berharap, distribusi pasar murah dilakukan secara merata dan tepat sasaran agar manfaatnya langsung menyentuh warga yang membutuhkan.

"Distribusi harus diperhatikan dengan baik," tutur Nasdiyanto.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat selama bulan suci.