- Tim penasihat hukum terdakwa Kerry Riza menyampaikan duplik di Tipikor Jakarta, menegaskan tidak terbukti unsur niat jahat dalam korupsi tata kelola minyak Pertamina.
- Kubu Kerry menyatakan bahwa sewa kapal JMN dan terminal OTM adalah murni peristiwa bisnis sesuai *business judgement rule*, bukan tindak pidana korupsi.
- Mereka membantah perhitungan kerugian negara Rp2,9 triliun karena metode *total loss* mengabaikan manfaat ekonomi riil yang diperoleh Pertamina selama 10 tahun.
Kemenangan kapal tersebut dalam skema spot charter disebut terjadi karena kebutuhan logistik mendesak dan relaksasi izin yang berlaku umum, tanpa adanya perlakuan khusus.
"Pertamina membutuhkan penyelesaian angkutan segera dan PT JMN menyediakan kapal pada waktu dan lokasi yang tepat," tegasnya.
Terkait sewa terminal BBM milik OTM, kuasa hukum menolak tudingan intervensi dan balas budi. Mereka mengutip kesaksian sejumlah pejabat dan mantan pejabat Pertamina yang menyebut terminal tersebut dibutuhkan secara operasional.
"Kesimpulan penuntut umum bahwa Pertamina tidak membutuhkan terminal tersebut bertentangan dengan seluruh kesaksian para eksekutif dan operasional PT Pertamina yang hadir di persidangan," paparnya.
Terminal OTM di Merak, katanya, memiliki dermaga (jetty) yang dapat disandari kapal long range hingga 100 ribu KL tanpa bergantung pada single point mooring. Fasilitas ini dinilai mempercepat bongkar muat dan menekan potensi denda keterlambatan.
"Fakta-fakta tersebut membuktikan OTM adalah business critical asset yang tidak dapat ditunda keberadaannya demi menjaga ketahanan stok energi nasional," ujarnya.
Terkait penunjukan langsung, kuasa hukum menyebut proses tersebut telah direviu oleh BPKP dan dinyatakan sesuai ketentuan direksi Pertamina. Nota kesepahaman yang diteken disebut bersifat tidak mengikat dan merupakan praktik pra-komersial yang lazim.
"BPKP menyimpulkan bahwa proses kontrak pengadaan telah sesuai dengan SK Direksi Pertamina. Penunjukan langsung dibenarkan karena OTM memenuhi kriteria barang atau jasa bagi kinerja utama yang tidak dapat ditunda dan bersifat spesifik, sehingga hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia," paparnya.
Kuasa hukum juga membantah argumentasi jaksa yang menyimpulkan personal guarantee pengusaha Riza Chalid dengan status beneficial owner. Posisi sebagai personal guarantee ini yang menjadi dalil jaksa menyeret Kerry Riza berkomplot dengan Riza Chalid.
"Salah satu cacat argumentasi paling fundamental dalam replik Penuntut Umum adalah upaya mengikat Muhammad Riza Chalid ke dalam pusaran perkara ini dengan mendapuknya sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari PT OTM," ungkapnya.
Heru menegaskan, personal guarantee bukanlah beneficial owner. Menurut kuasa hukum Kerry, logika menyamakan personal guarantee sebagai beneficial owner menunjukkan ketidakpahaman jaksa terkait hukum korporasi.
"Dalil tersebut mencerminkan defisit pemahaman yang kronis terhadap hukum korporasi dan perikatan perdata," tegasnya.
Menurutnya, personal guarantee hanyalah perjanjian ikutan yang tidak otomatis memberikan kontrol manajerial maupun hak atas keuntungan operasional.
Definisi beneficial owner sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tidak dipenuhi oleh Muhammad Riza Chalid sebagai beneficial owner PT OTM.
Kuasa hukum juga menyatakan cacat epistemologi terkait perhitungan kerugian negara Rp2,9 triliun berdasarkan laporan investigatif BPK.
TERPOPULER
