Menkeu Ungkap Defisit BPJS Capai Puluhan Triliun, Siap-siap Iuran Naik?

Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap kondisi keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan berpotensi mengalami defisit besar. Situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong penyesuaian iuran sebagai langkah menjaga keberlanjutan program.

Budi menyebut BPJS saat ini diproyeksikan menghadapi defisit hingga puluhan triliun rupiah. Kekurangan tersebut selama ini terus ditutup melalui dukungan anggaran pemerintah pusat.

“BPJS sekarang kondisinya itu akan defisit Rp20 sampai Rp30 triliun. Nah, itu sudah akan ditutup tahun ini dari anggaran pemerintah pusat sebesar Rp20 triliun. Tapi itu akan terjadi setiap tahun,” kata Budi ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Ia menjelaskan, tekanan keuangan yang berulang berisiko menimbulkan dampak langsung terhadap layanan kesehatan, terutama keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan.

“Itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi rumah sakit-rumah sakit alami kesulitan untuk operasionalnya,” imbuhnya.

Menurut Budi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan yang bersifat struktural dalam sistem pembiayaan JKN, termasuk melalui penyesuaian iuran peserta.

“Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural. Dan teman-teman mesti tahu ya, kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin, desil 1 sampai 5, itu kan nggak ada pengaruh. Karena orang-orang miskin itu kan dibayari oleh pemerintah,” katanya.

Budi menegaskan, dampak penyesuaian iuran terutama akan dirasakan kelompok masyarakat menengah ke atas. Ia menyebut konsep asuransi sosial dalam BPJS memang menekankan prinsip subsidi silang antar peserta.

“Yang nanti akan ada pengaruh adalah orang-orang yang menengah ke atas sebenarnya. Yang konsepnya asuransi sosial BPJS memang ada orang yang kaya itu mensubsidi yang miskin, sama seperti pajak. Pajak kan orang kaya bayaran lebih, tapi dia dapat akses jalan sama dengan orang yang miskin. Jadi ada prinsip pro-subsidi seperti itu,” ujar Budi.

Saat rapat dengan DPR pada Senin (17/2) lalu, Menkes Budi mengakui bahwa kebijakan tersebut memang tidak populer, namun dinilai tetap harus dilakukan.

Budi juga menyebut bahwa belanja kesehatan nasional telah melampaui pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang rata-rata hanya 5 persen dalam satu dekade terakhir.

Pada 2023, total belanja kesehatan mencapai Rp614,5 triliun, naik 8,2 persen dari Rp567,7 triliun pada 2022. Kondisi ini dianggap tidak sehat bagi keberlanjutan sistem kesehatan nasional.