- Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meluruskan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak mengurangi anggaran pendidikan sekolah.
- Semua program pendidikan periode sebelumnya tetap berjalan dan bahkan ditambah, seperti program Sekolah Rakyat dan renovasi sekolah.
- Pemerintah menaikkan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan guru non-ASN menjadi Rp2 juta pada tahun lalu.
"Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," kata Teddy.
Selain Sekolah Rakyat, Teddy menyampaikan program pendidikan yang dijalankan di pemerintahan Prabowo, yakni pengadaan TV digital untuk digitalisasi pembelajaran siswa dan guru di sekolah. Pada 2025, sudah ada 280.000 TV yang didistribusikan ke 280.000 sekolah, dan jumlahnya akan ditingkatkan.
"Belum lagi nanti ada sekolah Garuda, ada sekolah terintegrasi, ada pembangunan kampus-kampus baru yang Pak Presiden ingin buat, sedang berjalan. Jadi, saya mau sampaikan, tidak ada program yang tidak dilanjutkan, semua program berjalan dan bahkan ditambah," kata Teddy.
Selanjutnya, Teddy menjawab ihwal anggapan yang menyebut guru tidak diperhatikan. Teddy memberi contoh bahwa pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan guru, contohnya insentif untuk guru honorer.
Ia mengatakan meski secara kewenangan guru honorer ada di bawah pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat memberi insentif.
"Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Dan tambahannya ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif dan baru naik di zaman Presiden Prabowo, menjadi Rp400 ribu. Jadi Anda bayangkan, selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu. Menjadi Rp400 ribu," kata Teddy.
Perhatian berikutnya dari pemerintah kepada guru, yakni pemberian tunjangan guru non-ASN.
"Jumlahnya berapa? Dari Rp1,5 juta tahun lalu naik menjadi Rp2 juta," kata Teddy.
Teddy menyampaikan saat ini mekanisme pemberian tunjangan honor kepada guru dilakukan melalui transfer langsung kepada guru, dari yang sebelumnya melalui daerah. Instruksi tersebut diminta langsung oleh kepala negara pada tahun lalu.
"Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi, atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya," kata Teddy.
Teddy sekaligus memberikan tanggapan perihal kritik dari PDI Perjuangan terkait anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang masuk dalam anggaran pendidikan sebagaimana Perpres Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian APBN Tahun 2026.
"Jadi namanya anggaran pendidikan itu 20 persen dari APBN. Nah, di tahun ini Rp769,1 triliun itu 20 persen. Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak isinya, peruntukannya. Dan isinya, peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR. Yang mana Ketua Banggarnya juga PDIP, gitu kira-kira," tutur Teddy.
"Dan tadi, semua hal itu adalah, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan," tandasnya.
TERPOPULER
