- Sekitar 75 ribu pelajar Bandung terindikasi masalah kesehatan mental, memicu respons kebijakan sinkronisasi layanan sekolah dan puskesmas.
- Angka tersebut adalah hasil skrining awal menggunakan instrumen baku, bukan diagnosis klinis yang memerlukan asesmen profesional lanjutan.
- Diperlukan peran aktif sekolah melalui kehadiran psikolog serta dukungan keluarga untuk mendeteksi dan mengatasi isu kesehatan jiwa pelajar.
Suara.com - Anak-anak terkena gangguan mental perlu disadari bukan fenomena mitos. Faktanya, di Kota Bandung justru ditemukan sekitar 75 ribu pelajar SD hingga SMA terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental.
Data tersebut muncul dari hasil skrining yang dilakukan pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan dan menjadi perhatian serius berbagai pihak.
Temuan itu bukan sekadar statistik. Di balik angka puluhan ribu tersebut, ada anak-anak dan remaja yang mungkin sedang berjuang menghadapi kecemasan, tekanan akademik, persoalan keluarga, hingga dinamika pergaulan dan media sosial yang kian kompleks.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa temuan ini tidak untuk menimbulkan kepanikan publik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa persoalan kesehatan mental pelajar tidak bisa lagi dianggap sepele. Sinkronisasi layanan dari sekolah hingga puskesmas disiapkan sebagai langkah awal respons kebijakan.
Terindikasi Bukan Berarti Jadi Vonis Penyakit
Istilah “terindikasi” dalam konteks ini tidak serta-merta berarti seorang pelajar telah didiagnosis mengalami gangguan jiwa secara klinis. Angka 75 ribu tersebut merupakan hasil skrining awal menggunakan instrumen standar yang lazim dipakai dalam deteksi dini kesehatan mental.
Beberapa instrumen yang umum digunakan dalam skrining antara lain Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20) dan Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).
Keduanya merupakan alat ukur berbasis kuesioner yang membantu memetakan gejala emosional dan perilaku pada anak maupun remaja.
SRQ-20 biasanya digunakan untuk mendeteksi gejala gangguan mental emosional seperti kecemasan dan depresi melalui 20 pertanyaan sederhana. Sementara SDQ lebih luas, mencakup aspek masalah emosional, perilaku, hiperaktivitas, relasi dengan teman sebaya, hingga perilaku prososial.
Hasil dari instrumen ini bersifat screening, bukan diagnosis final. Artinya, siswa yang terindikasi masih memerlukan asesmen lanjutan oleh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater untuk memastikan kondisi sebenarnya. Dengan kata lain, angka 75 ribu tersebut adalah alarm awal, bukan vonis.
Sudah Waktunya Sekolah Aktif
Keprihatinan terhadap tingginya angka indikasi gangguan mental pada pelajar tak bisa lagi dianggap angin lalu. Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat menyebut fenomena ini sudah menunjukkan lampu kuning dalam aspek kesehatan jiwa anak di wilayah urban.
“Langkah menghadirkan psikolog di sekolah menjadi krusial agar penanganan dapat dilakukan lebih dini dan terukur,” kata M. Ilmi Hatta, anggota Majelis Psikolog Himpsi Jawa Barat.
Menurutnya, kehadiran psikolog bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari strategi pencegahan dan dukungan emosional yang nyata.
Dalam pengamatan para profesional, tekanan akademik dan sosial yang dialami pelajar saat ini semakin kompleks. Mereka menghadapi tuntutan prestasi, persaingan sosial di sekolah, dan paparan media sosial yang intens, yang bila tidak disikapi dengan tepat, dapat memperburuk kesehatan mental.
Ilmi menilai bahwa sekolah sebagai lingkungan kedua setelah rumah wajib menjadi ruang aman untuk mendeteksi dan merespons tanda-tanda awal gangguan mental. Tanpa itu, efeknya bisa tampak dalam bentuk penurunan prestasi hingga gangguan relasi dengan teman sebaya.
Orang Tua dan Lingkungan Sebagai Bagian dari Solusi
Selain kebutuhan profesional di sekolah, psikolog juga menyoroti peran keluarga dan lingkungan sebagai faktor penting dalam kesehatan mental anak.
Dalam banyak kasus, gejala gangguan jiwa pada pelajar tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi berakar dari dinamika keseharian di rumah dan sekolah.
Psikolog Pengasuhan Anak, Elly Risman, menjelaskan bahwa pola asuh yang tidak menyiapkan anak menghadapi realitas hidup secara utuh seringkali memperburuk kondisi emosional mereka. Ia menekankan bahwa pendidikan mental dan emosional sebaiknya dimulai sejak dini di keluarga.
“Tidak cukup hanya menuntut prestasi akademik, anak juga perlu dukungan yang membantu mereka memahami emosi, menyelesaikan konflik internal, dan membangun resiliensi,” kata Elly.
Lebih jauh, lingkungan sekolah dan masyarakat juga perlu menciptakan budaya yang tidak memstigma masalah kesehatan mental. Sikap saling mendukung daripada menyalahkan akan memperkuat upaya pencegahan dan pemulihan pelajar yang sedang berjuang.
Di balik angka 75 ribu itu, sesungguhnya ada panggilan kolektif bahwa menjaga kesehatan jiwa anak bukan hanya urusan sekolah atau pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama.
TERPOPULER
