Kemenkes Temukan Lebih dari 300 Ribu Anak Indonesia Alami Masalah Mental Kecemasan dan Depresi

Suara.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menemukan ratusan ribu anak di Indonesia mengalami gejala gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi.

Temuan ini berasal dari pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) periode 2025–2026 yang telah menjangkau jutaan anak di berbagai daerah.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, dari sekitar 7 juta anak yang telah menjalani skrining kesehatan, hampir 10 persen di antaranya terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa.

Budi merinci, sebanyak 4,4 persen atau sekitar 338 ribu anak menunjukkan gejala gangguan kecemasan (anxiety disorder). Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak lainnya menunjukkan gejala depresi (depression disorder).

“Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, persoalan kesehatan mental pada anak perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi berujung pada tindakan bunuh diri.

Data Global School-Based Student Health Survey bahkan menunjukkan tren peningkatan anak yang mencoba bunuh diri dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2015, angka percobaan bunuh diri pada anak tercatat sebesar 3,9 persen. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 10,7 persen pada 2023.

Budi menjelaskan, masalah kesehatan jiwa pada anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga dipengaruhi lingkungan di sekitarnya, seperti keluarga, pertemanan, hingga kondisi di sekolah.

“Yang perlu diperbaiki bukan hanya anaknya, tetapi juga pola asuh keluarga serta lingkungan belajar. Kita perlu mensosialisasikan life skill dan Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP). Semua orang pasti menghadapi tekanan, namun yang terpenting adalah bagaimana meresponsnya dengan baik,” kata Budi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenkes menargetkan perluasan skrining Program CKG hingga menjangkau 25 juta anak di seluruh Indonesia. Hasil skrining nantinya akan ditindaklanjuti oleh fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan, anak-anak yang terdeteksi memiliki gejala akan mendapatkan tindak lanjut dari Puskesmas.

Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempercepat pemenuhan tenaga psikolog klinis di Puskesmas yang jumlahnya saat ini masih terbatas, yakni sekitar 203 orang.

Selain itu, pemerintah juga menyiagakan layanan krisis kesehatan jiwa melalui platform Healing119.id untuk memberikan dukungan intervensi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan psikologis.

Upaya penanganan kesehatan mental anak juga melibatkan sektor pendidikan. Kemenkes mendorong peran guru Bimbingan Konseling (BK) serta guru kelas untuk mendampingi siswa yang terdeteksi memiliki gejala gangguan kesehatan mental.

Deteksi dini kesehatan jiwa anak ini juga diperkuat melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Kesehatan Jiwa Anak oleh sembilan kementerian dan lembaga pada Kamis (5/3) lalu.

Sembilan instansi yang terlibat dalam kolaborasi tersebut antara lain Kemenkes, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kemendukbangga/BKKBN, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), serta Polri.

Melalui kerja sama tersebut, pemerintah menargetkan terbentuknya sistem penanganan kesehatan jiwa anak yang lebih terintegrasi, mulai dari pencegahan (promotif-preventif) hingga pengobatan dan pemulihan (kuratif-rehabilitatif).

Pemerintah juga menjamin kerahasiaan data pribadi anak yang mengikuti skrining kesehatan mental, guna mencegah stigma serta memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa secara komprehensif, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.