PBB Minta Israel Batalkan UU Hukuman Mati Warga Palestina

Para pengamat hukum internasional mencemaskan adanya ketimpangan dalam penerapan undang-undang tersebut di lapangan nantinya.

Ada indikasi kuat bahwa hukuman ini berpotensi besar hanya akan dijatuhkan kepada warga berkebangsaan Palestina.

Sebaliknya, pelaku dari kalangan Yahudi dikhawatirkan akan mendapat perlakuan berbeda dalam kasus-kasus yang serupa.

Ketidakadilan hukum ini dianggap akan mencederai prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.

Diskriminasi sistematis dalam sistem peradilan Israel menjadi sorotan utama dalam berbagai forum diplomasi antarnegara dunia.

Suara penolakan tidak hanya datang dari New York, tetapi juga menggema dari negara-negara Teluk.

Sekretaris Jenderal Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), Jasem Albudaiwi, memberikan reaksi keras atas langkah otoritas penjajah tersebut.

Albudaiwi memandang bahwa hukuman mati bagi tahanan Palestina adalah sebuah bentuk penindasan yang sangat nyata dilakukan.

Pernyataan ini dikeluarkan secara resmi melalui Sekretariat Jenderal GCC untuk menanggapi situasi darurat kemanusiaan di wilayah pendudukan.

Pihaknya merasa perlu mengambil sikap demi melindungi hak-hak dasar para tahanan yang saat ini berada di penjara.

Menurut Albudaiwi, keputusan yang diambil oleh Knesset telah mengabaikan semua batas hukum yang berlaku secara global.

Ia menyatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan Parlemen Israel Knesset ini merupakan pelanggaran terang-terangan sekaligus bertentangan dengan semua hukum dan norma internasional dan kemanusiaan.

Pelanggaran ini dianggap mencederai kredibilitas Israel dalam menjalankan fungsi negara yang seharusnya beradab dan taat hukum.

GCC meminta dunia internasional tidak menutup mata terhadap praktik ilegal yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel.

Tindakan tersebut dipandang sebagai ancaman serius yang mengintai keselamatan warga sipil Palestina setiap harinya secara berkelanjutan.

Masyarakat internasional kini dituntut untuk melakukan intervensi nyata guna menghentikan implementasi undang-undang yang kontroversial tersebut.

Tanggung jawab moral dan hukum berada di pundak negara-negara besar untuk menekan Israel agar membatalkan kebijakannya.

Praktik ilegal ini tidak boleh dibiarkan menjadi standar baru dalam penanganan konflik bersenjata di Timur Tengah.

Tanpa adanya tekanan diplomatik yang kuat, dikhawatirkan eksekusi mati akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Langkah pencegahan harus segera dilakukan sebelum jatuh korban jiwa akibat regulasi hukum yang dianggap cacat ini.

Di sisi lain, GCC kembali menegaskan posisi diplomatik mereka yang konsisten dalam mendukung penuh perjuangan rakyat Palestina.

Albudaiwi menyatakan bahwa pengakhiran pendudukan Israel adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang abadi dan berkeadilan.

Visi GCC tetap berfokus pada pembentukan negara Palestina yang berdaulat secara penuh dan diakui secara internasional.

Batas wilayah tahun 1967 menjadi referensi utama dalam setiap negosiasi perdamaian yang diusulkan oleh pihak Teluk.

Yerusalem Timur tetap diposisikan sebagai ibu kota yang sah bagi negara Palestina yang dicita-citakan bersama tersebut.

Segala bentuk kebijakan sepihak dari Israel dianggap hanya akan menjauhkan peluang dialog damai antar kedua belah pihak.

Pengesahan undang-undang hukuman mati ini justru menambah daftar panjang hambatan dalam proses rekonsiliasi di kawasan itu.

Dunia berharap agar Israel lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan daripada menerapkan kebijakan yang bersifat balas dendam secara hukum.

Keamanan nasional tidak seharusnya dijadikan alasan untuk melegalkan praktik-praktik yang melanggar hak asasi manusia yang mendasar.

PBB tetap berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi ini hingga ada perubahan kebijakan dari pihak pemerintah Israel.