-
Trump mengancam hancurkan total jembatan dan pembangkit listrik Iran dalam durasi empat jam saja.
-
Konflik dipicu oleh tuntutan AS agar Iran segera membuka akses navigasi di Selat Hormuz.
-
Garda Revolusi Iran bersumpah melakukan pembalasan jika infrastruktur kritis mereka diserang militer Amerika.
Perselisihan ini berakar dari tuntutan Amerika Serikat agar pihak Teheran segera membuka akses di Selat Hormuz.
Hormuz dikenal sebagai urat nadi pengiriman minyak dunia yang sangat krusial bagi stabilitas harga energi global.
Trump berjanji akan memberikan konsekuensi luar biasa berat jika tuntutan terkait jalur laut tersebut tetap tidak dipenuhi.
Melalui platform media sosial miliknya sang presiden terus memanaskan suasana dengan rangkaian unggahan yang sangat provokatif.
Ia bahkan memberikan label khusus untuk hari Selasa sebagai hari kehancuran bagi seluruh infrastruktur penting di Iran.
Retorika yang digunakan dalam komunikasi publiknya menunjukkan ketegasan tanpa kompromi terhadap kepemimpinan di pihak negara Iran tersebut.
"Selasa akan menjadi Hari Pembangkit Listrik, Hari Jembatan, semuanya digabung jadi satu di Iran. Tidak akan, ada yang seperti itu," ungkap Trump pada Senin.
Kalimat tersebut dikirimkan sebagai peringatan terakhir sebelum mesin perang Amerika Serikat benar-benar digerakkan menuju target operasi.
Ia mendesak agar pihak lawan segera mengubah kebijakan mereka sebelum terlambat dan menghadapi bencana yang jauh lebih besar.
Dia lalu berujar,"Buka Selat sialan itu, brengsek atau Anda akan hidup di neraka. LIHAT SAJA! Segala puji bagi Allah [Praise to be Allah/Alhamdulillah]."
Di sisi lain pemerintah Iran menunjukkan sikap yang tidak akan mundur sedikitpun menghadapi ancaman dari negara adidaya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghaei menegaskan kesiapan penuh militer mereka dalam menjaga kedaulatan nasional mereka.
Pasukan elite Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC telah disiagakan untuk memberikan respons balik yang setimpal nantinya.
Teheran memandang setiap bentuk agresi militer terhadap fasilitas publik mereka sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Pihak kementerian menggarisbawahi bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika wilayah mereka diserang secara mendadak oleh pihak manapun.