PKB Apresiasi Gencatan Senjata ASIran, DPR Dorong Indonesia Aktif Jaga Perdamaian

Vania Rossa, Bagaskara Isdiansyah

Kamis, 09 April 2026 | 13:24 WIB
PKB Apresiasi Gencatan Senjata ASIran, DPR Dorong Indonesia Aktif Jaga Perdamaian
Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh. ANTARA/Handout/aa.
baca 10 detik
  • Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran.
  • Kesepakatan tercapai setelah Amerika Serikat menyetujui sepuluh tuntutan Iran sebagai upaya krusial menciptakan perdamaian global yang lebih stabil.
  • Pemerintah Indonesia didorong aktif berdiplomasi untuk memastikan gencatan senjata tersebut bersifat permanen dan dihormati oleh seluruh pihak terkait.

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Oleh Soleh, memberikan apresiasi atas tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. 

Gencatan senjata yang dijadwalkan berlangsung selama dua pekan ke depan tersebut dinilai sebagai momentum krusial bagi perdamaian dunia.

Tercapainya kesepakatan ini terjadi setelah Amerika Serikat menyetujui sepuluh tuntutan yang diajukan oleh pihak Iran. Oleh Soleh memandang langkah ini sebagai titik balik positif bagi semua pihak yang bertikai.

“Gencatan senjata ini adalah bukti kemenangan semua pihak. Perang memang harus diakhiri karena hanya membawa kerugian bagi semua,” ujar Oleh kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Meski menyambut baik masa tenang selama dua minggu ini, Oleh Soleh menekankan bahwa langkah tersebut tidak boleh berhenti di situ saja. Ia mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggunakan pengaruh diplomasinya di tingkat internasional guna memastikan perdamaian ini bersifat abadi.

“Pemerintah Indonesia harus aktif mendorong agar gencatan senjata ini menjadi permanen, sehingga perdamaian benar-benar terwujud,” lanjutnya.

Lebih lanjut, legislator PKB ini memberikan peringatan keras agar semua pihak menahan diri dari tindakan provokatif yang dapat merusak komitmen damai. Ia secara spesifik menyoroti peran Amerika Serikat dan Israel dalam menjaga stabilitas kawasan.

“Semua pihak harus menahan diri, terutama Amerika dan Israel. Kesepakatan ini harus dijaga bersama dan tidak boleh ada pelanggaran,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan kesepakatan, terutama bagi pihak-pihak yang dalam catatan sejarah sering melakukan pelanggaran komitmen.

baca juga

“Kesepakatan gencatan senjata harus dihormati. Jangan sampai ada pelanggaran, khususnya oleh Israel yang selama ini kerap melanggar kesepakatan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Oleh Soleh berharap agar berakhirnya konflik ini dapat membawa stabilitas global sehingga tatanan kehidupan masyarakat dunia dapat kembali pulih.

“Kita semua berharap perang ini benar-benar berakhir dan dunia kembali normal seperti semula,” pungkasnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Negosiator Iran Masih Misterius! Siapa Sosok di Balik Perundingan Panas dengan AS?

Negosiator Iran Masih Misterius! Siapa Sosok di Balik Perundingan Panas dengan AS?

News | Kamis, 09 April 2026 | 13:18 WIB

Berapa Tarif yang Dikenakan Iran untuk Lewati Selat Hormuz?

Berapa Tarif yang Dikenakan Iran untuk Lewati Selat Hormuz?

Bisnis | Kamis, 09 April 2026 | 12:03 WIB

Terkini

Komedian Narji Resmi 'Pindah Kapal' dari PKS ke PSI, Siap Tempur untuk Pemilu 2029

Komedian Narji Resmi 'Pindah Kapal' dari PKS ke PSI, Siap Tempur untuk Pemilu 2029

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 14:36 WIB

Prabowo Berbisik ke Titiek Soeharto, Lalu Berfoto Bertiga dengan Narendra Modi di Prambanan

Prabowo Berbisik ke Titiek Soeharto, Lalu Berfoto Bertiga dengan Narendra Modi di Prambanan

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 14:30 WIB

Dihadang saat Mau Geruduk BGN, Orator Demo MBG Sebut 1,5 Juta Pekerja Terancam: Negara Harus Hadir!

Dihadang saat Mau Geruduk BGN, Orator Demo MBG Sebut 1,5 Juta Pekerja Terancam: Negara Harus Hadir!

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 14:27 WIB

Kejagung 'Obrak-abrik' PT PMM di Surabaya, Sita Dokumen dan Boyong Tersangka ke Jakarta

Kejagung 'Obrak-abrik' PT PMM di Surabaya, Sita Dokumen dan Boyong Tersangka ke Jakarta

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 14:17 WIB

ShopeePay Luncurkan Kampanye "Pulsa & PLN Pasti Murah", Bantu Pengguna Lebih Hemat

ShopeePay Luncurkan Kampanye "Pulsa & PLN Pasti Murah", Bantu Pengguna Lebih Hemat

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 14:13 WIB

Dari Ketua DPRD Sampai Camat, KPK Sisir Pejabat Kuansing Terkait Skandal Jual Beli Jabatan

Dari Ketua DPRD Sampai Camat, KPK Sisir Pejabat Kuansing Terkait Skandal Jual Beli Jabatan

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 14:09 WIB

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107 Juta, Kemenhaj Usul Jemaah Bayar Rp42,8 Juta

Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp107 Juta, Kemenhaj Usul Jemaah Bayar Rp42,8 Juta

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 14:07 WIB

Daya Tampung SMA Negeri Terbatas, DPRD Jakarta Temukan Anak 17 Tahun Belum Pernah Sekolah

Daya Tampung SMA Negeri Terbatas, DPRD Jakarta Temukan Anak 17 Tahun Belum Pernah Sekolah

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 14:02 WIB

KPK Periksa 9 Saksi Kasus Suap Bupati Kuansing, Ketua DPRD Juprizal Ikut Dipanggil!

KPK Periksa 9 Saksi Kasus Suap Bupati Kuansing, Ketua DPRD Juprizal Ikut Dipanggil!

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 14:00 WIB

Ada Potensi Fraud Rp6 Triliun, BPJS Kesehatan Minta Pengawalan KPK

Ada Potensi Fraud Rp6 Triliun, BPJS Kesehatan Minta Pengawalan KPK

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 13:53 WIB

×