Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI

Suara.com - Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dijadwalkan mendapat sambutan resmi dari pemerintah Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Pentagon, Senin (13/4).

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth akan memimpin langsung upacara kehormatan sebelum pertemuan bilateral digelar.

Upacara penyambutan akan berlangsung pukul 10.15 waktu setempat di area River Entrance Pentagon.

Menurut laporan Pentagon, agenda ini menjadi bagian dari rangkaian pertemuan penting antara kedua negara dalam memperkuat kerja sama pertahanan.

Laporan resmi dari pemerintah AS menyebut bahwa setelah seremoni, kedua menteri akan melanjutkan dengan pertemuan tertutup yang membahas isu strategis.

"Sejumlah agenda diperkirakan mencakup kerja sama militer hingga dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik," tulis laporan resmi Pentagon.

Pihak Pentagon membuka akses terbatas bagi media untuk meliput acara tersebut.

Namun, hanya sejumlah jurnalis terpilih yang diizinkan menyaksikan pernyataan pembuka pertemuan karena keterbatasan ruang.

“Seleksi dilakukan secara ketat dan perangkat elektronik pribadi tidak diperbolehkan di dalam ruang pertemuan,” demikian keterangan resmi Pentagon.

Kedatangan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin diwarnai isu soal kedaulatan Indonesia.

Sebuah dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat mengungkap rencana untuk mendapatkan akses lintas udara tanpa batas atau blanket overflight bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia.

Proposal ini disebut sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan operasional Washington di kawasan Indo-Pasifik.

Rencana tersebut mengemuka setelah pertemuan antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan mantan Presiden AS Donald Trump di Washington pada Februari 2026.

Menurut unggahan akun X @New Direction AFRICA, Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin akan meneken kesepakatan kontroversial tersebut saat kunjungan ke Washington.

Kesepakatan ini dinilai berpotensi memberi keleluasaan lebih besar bagi militer AS dalam melakukan pergerakan udara di kawasan Indo-Pasifik dan tentu saja menciderai kedaulatan wilayah udara Indonesia.

Dokumen rahasia yang diajukan Departemen Pertahanan AS bertajuk Operationalizing U.S. Overflight, kepada Kementerian Pertahanan Indonesia pada 26 Februari.

Di dokumen itu, pemerintah Trump mengusulkan mekanisme baru yang memungkinkan pesawat militer AS melintasi wilayah udara Indonesia hanya dengan sistem notifikasi, tanpa persetujuan kasus per kasus.

Dalam teks dokumen disebutkan bahwa akses ini akan digunakan untuk operasi darurat militer, respons krisis, serta latihan militer bersama.

“Pesawat AS dapat melintas langsung setelah pemberitahuan, hingga ada notifikasi penghentian,” demikian isi dokumen tersebut seperti dilansir dari The Sunday Guardian.

Skema ini dinilai akan memangkas prosedur birokrasi dan mempercepat mobilitas militer AS secara signifikan di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, juga dirancang jalur koordinasi langsung antara Angkatan Udara Pasifik AS dan pusat operasi udara Indonesia, termasuk hotline khusus.

Namun hingga laporan ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah ataupun pihak Kemenhan AS.

Secara strategis, posisi geografis Indonesia yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Hindia menjadikan wilayah udaranya sangat vital bagi pergerakan militer global.

Jika benar telah disepakati, kerja sama ini akan menempatkan Indonesia dalam jaringan akses militer AS bersama sekutu lain seperti Australia, Jepang, dan Filipina.