Revisi UU Pemilu Masuk Tahap Awal, Anggota Komisi II DPR Beberkan 10 Isu yang Akan Dikaji

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu mendatang akan mencakup setidaknya 10 isu besar.

Isu-isu tersebut terbagi ke dalam kategori klasik yang selalu menjadi perdebatan, hingga isu kontemporer yang muncul akibat dinamika politik dan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru.

Terkait progres di internal DPR, Doli menjelaskan bahwa Badan Keahlian Dewan (BKD) saat ini baru pada tahap memetakan masalah dan belum menghasilkan draf naskah akademik maupun draf RUU yang final.

"Nah kita sudah dapat, kita lihat sebetulnya baru semacam pengantar saja, analisis ya. BKD memetakan tentang berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan adanya revisi undang-undang ini, terus kemudian mereka mengompilasi usulan-usulan yang berkembang di masyarakat," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Doli memaparkan lima isu klasik yang dipastikan akan kembali menghangat dalam pembahasan.

Pertama adalah sistem pemilu, di mana muncul usulan sistem campuran sebagai alternatif di tengah perdebatan sistem proporsional terbuka dan tertutup.

"Kelima yang pertama itu isu klasik ya tadi misalnya pertama soal sistem pemilu ya apakah tetap seperti sekarang dengan sistem proporsional dengan daftar terbuka atau ada yang mengusulkan juga kembali ke proporsional tertutup, nah kemudian kami juga memberikan alternatif yang ketiga sistem campuran," jelasnya.

Empat isu klasik lainnya meliputi ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas presiden (presidential threshold), besaran kursi per daerah pemilihan (district magnitude), serta metodologi konversi suara ke kursi.

Selain isu lama, Doli menekankan pentingnya merespons lima isu kontemporer. Hal ini mencakup keserentakan pemilu sesuai putusan MK Nomor 135, pemberantasan politik uang (money politics), serta penggunaan sistem digital dalam tahapan pemilu untuk menghindari kericuhan rekapitulasi.

Isu kedelapan dan kesembilan menyangkut penguatan integritas lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta penyelesaian sengketa. Secara khusus, Doli mendorong pembentukan peradilan khusus untuk menangani perkara pemilu.

"Nah yang terakhir misalnya tentang soal penyelesaian sengketa pemilu. Saya termasuk orang yang mendorong dari dulu terbentuknya peradilan khusus pemilu gitu. Nah itu beberapa atau 10 isu, 5 kontemporer 5 klasik yang pasti akan kita bahas," tegas Doli.

Isu terakhir yang menjadi sorotan adalah sinkronisasi regulasi antara pemilu dan pilkada.

Doli menyebut adanya wacana untuk menyatukan UU Pemilu dengan UU Pilkada dalam satu payung hukum yang mencakup Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Namun, hal ini sangat bergantung pada keputusan politik mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah ke depan.

"Tetapi dengan adanya wacana pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD, nah itu tentu juga harus kita jawab. Jawabnya adalah dengan revisi undang-undang yang memang kalau itu nanti kita menjadi suara mayoritas misalnya kembali ke DPRD, ya memang tidak bisa disatukan dengan undang-undang pemilu, dia harus undang-undang sendiri, undang-undang pilkada," katanya.

Kendati begitu, rapat internal yang seharusnya mendengarkan pemaparan naskah akademik dari Badan Keahlian Dewan (BKD) soal RUU Pemilu tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas.