KPK: Partai Politik Rentan Korupsi, Belum Ada Sistem Keuangan dan Kaderisasi Terintegrasi

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam tata kelola partai politik (parpol).

Hal itu tertuang dalam 20 kajian strategis, policy brief, dan corruption risk assessment (CRA) pada berbagai sektor prioritas nasional sepanjang 2025 yang disusun KPK.

Adapun kajian strategis tersebut merupakan aktualisasi dari fungsi monitoring dan pencegahan KPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga atau instansi terkait.

Salah satu temuan KPK mengenai tata kelola partai politik adalah belum adanya roadmap pelaksanaan pendidikan politik. Selain itu, KPK juga menilai belum terdapat standar sistem kaderisasi yang terintegrasi.

Temuan lain terkait tata kelola partai politik adalah belum adanya sistem pelaporan keuangan partai politik serta belum jelasnya lembaga pengawasan dalam Undang-Undang Partai Politik.

Untuk itu, KPK mengusulkan agar partai politik melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai oleh bantuan dari pemerintah.

“KPK merekomendasikan agar pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Kemendagri dan Kemenkum) dan DPR (Komisi II dan Badan Legislatif) melengkapi Pasal 34 dengan menambahkan klausul mengenai kewajiban pelaporan kegiatan pendidikan politik yang mencakup kegiatan, peserta, tujuan, dan output yang dilakukan oleh partai politik yang didanai dari bantuan keuangan pemerintah,” demikian dikutip dari lampiran Laporan Tahunan KPK 2025 pada Jumat (17/4/2026).

KPK juga mengusulkan agar Kemendagri melakukan revisi pada Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 dan Nomor 36 Tahun 2010 untuk mengatur materi kurikulum pendidikan politik sebagai acuan bagi partai politik.

Usulan lainnya adalah Kemendagri menyusun sistem pelaporan terintegrasi mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh pemerintah maupun partai politik. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kemendagri sebagai pembina umum di bidang penyelenggaraan politik dalam negeri dan demokrasi (Pasal 117 Permendagri Nomor 9 Tahun 2025).

Lembaga antirasuah menilai penyusunan materi kurikulum dan sistem pelaporan terintegrasi oleh Kemendagri merupakan bagian dari tugas pengawasan sesuai revisi Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2008.

KPK juga menyebut perlu adanya penambahan dalam revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 terkait keanggotaan partai politik. Pada Pasal 29 ayat (1) huruf a, ditambahkan bahwa anggota partai politik terdiri dari anggota muda, madya, dan utama.

Kemudian, persyaratan kader yang menjadi bakal calon DPR dan DPRD perlu disebutkan secara jelas dan berjenjang dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1a). Misalnya, calon DPR berasal dari kader utama, sedangkan calon DPRD provinsi berasal dari kader madya.

KPK juga mengusulkan agar persyaratan bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah tidak hanya demokratis dan terbuka, tetapi juga berasal dari sistem kaderisasi partai, serta memiliki batas waktu minimal keanggotaan sebelum dapat dicalonkan.

Kemendagri dinilai perlu menyusun standardisasi dan sistem pelaporan kaderisasi partai politik yang terintegrasi dengan Bantuan Keuangan Partai Politik (banpol).

“Mendorong partai politik untuk mengimplementasikan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang minimal threshold pilkada melalui rekrutmen cakada berdasarkan kaderisasi,” masih dikutip dari laporan yang sama.

Untuk memastikan berjalannya kaderisasi, KPK menilai perlu pengaturan batas masa kepemimpinan ketua umum partai maksimal dua periode.

Pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 juga diminta melengkapi Pasal 34 ayat (1) huruf a dengan memberlakukan iuran anggota berdasarkan jenjang kaderisasi dan dicatat dalam pelaporan keuangan partai politik.

Partai politik juga didorong mengimplementasikan ketentuan tersebut dengan menetapkan iuran anggota sesuai jenjang kaderisasi dan mencatatnya dalam laporan keuangan.

KPK menegaskan bahwa laporan keuangan partai politik harus mengungkapkan sumbangan perseorangan, yang terdiri dari sumbangan anggota partai yang menjabat sebagai pejabat eksekutif/legislatif, anggota biasa, dan non-anggota partai.

“Menghapuskan sumber sumbangan dari badan usaha/perusahaan. Sumbangan yang berasal dari badan usaha/perusahaan dicatatkan sebagai sumbangan yang berasal dari perseorangan (beneficial ownership badan usaha) (implikasi: penghapusan Pasal 35 ayat (1) huruf c),” lanjut laporan tersebut.

Kemendagri juga didorong untuk membuat sistem pelaporan keuangan partai politik yang terintegrasi dengan sistem pelaporan banpol yang dapat diakses publik.

Menurut KPK, perlu penambahan dalam Pasal 39 revisi UU Nomor 2 Tahun 2011, yakni pengelolaan keuangan partai politik harus diaudit oleh akuntan publik setiap tahun dan diintegrasikan dalam sistem pelaporan keuangan partai politik yang dikelola pemerintah (Kemendagri) secara berkala.

KPK juga menilai perlu adanya penambahan ketentuan sanksi dalam Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 2011 terkait ketidakpatuhan partai politik terhadap pelaksanaan Pasal 39.

Selain itu, revisi Pasal 46 UU Nomor 2 Tahun 2011 dinilai perlu dilengkapi dengan penegasan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap partai politik, termasuk ruang lingkup pengawasan yang mencakup keuangan partai, kaderisasi, dan pendidikan politik.