- Sekjen PDIP Hasto menyoroti adanya penekanan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia dalam seminar nasional di Jakarta.
- Hasto mengkritik tindakan pelaporan masyarakat ke aparat penegak hukum akibat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
- Menurutnya perbedaan pendapat dan kritik merupakan instrumen penting untuk memajukan bangsa dan menjaga demokrasi.
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti kondisi demokrasi di Indonesia kekinian yang dinilainya mulai diwarnai oleh praktik penekanan terhadap kebebasan berpendapat.
Hal ini disampaikan Hasto saat membuka seminar nasional Peringatan ke-71 Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Hasto mengaitkan semangat pembebasan dari Dasasila Bandung hasil KAA 1955 dengan realitas domestik saat ini.
Menurutnya, sebagai "mercusuar keadilan", Indonesia seharusnya sudah bersih dari segala bentuk penindasan, termasuk penindasan terhadap gagasan.
Ia secara khusus mengkritik fenomena di mana masyarakat yang melontarkan kritik terhadap kebijakan negara justru berakhir dengan aduan ke aparat penegak hukum.
“Sekarang ini kritik masalah pangan diadukan ke polisi. Kritik masalah terhadap pemerintah diadukan kepada polisi. Padahal republik ini dibangun dengan suatu dialektika,” ujar Hasto di hadapan para kader dan tokoh nasional yang hadir.
Hasto menegaskan, bahwa perbedaan pemikiran dan kritik terhadap pemerintah jangan dianggap sebagai upaya menjatuhkan.
Sebaliknya, kritik adalah instrumen penting agar pemerintah dapat bekerja lebih baik demi kemajuan bangsa.
“Kalau kita kritik pemerintah, bukan berarti kita tidak ingin pemerintah berhasil. Justru ketika kita kritik pada pemerintah karena kita sayang, cinta tanah air kepada Republik ini, Saudara-saudara sekalian,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa perbedaan ide adalah hal yang lumrah dan penting dalam sebuah sistem demokrasi, asalkan tujuannya adalah untuk kemajuan negara.
Menurutnya, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang atau "diharamkan".
Lebih lanjut, Hasto menyatakan bahwa PDIP berkomitmen untuk menjadi partai yang progresif dan berani menghadapi berbagai tekanan.
Ia mengingatkan bahwa sejarah kemerdekaan Indonesia adalah sejarah membebaskan diri dari pengisapan dan tekanan.
Ia menekankan pentingnya menjaga kebebasan dasar serta fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam sistem politik Indonesia.
“Maka mengapa PDI Perjuangan harus menjadi partai yang kokoh, partai yang progresif, dan partai yang berdiri tegak di dalam menghadapi berbagai tekanan-tekanan apa pun karena sejarah mengajarkan kita merdeka karena kita ingin membebaskan diri dari berbagai tekanan penghisapan," kata dia.