REGIONAL:
- Anggota DPR TB Hasanuddin mendesak revisi aturan peradilan militer guna memisahkan penanganan tindak pidana umum dan militer.
- Kasus penyiraman aktivis KontraS oleh oknum TNI menjadi momentum penting untuk menuntut transparansi dalam proses peradilan militer.
- Tim pendamping hukum korban menolak menghadiri sidang di Pengadilan Militer Jakarta sebagai bentuk protes atas mekanisme persidangan.
Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi PDIP, TB Hasanuddin, menilai kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andrie Yunus, merupakan momentum penting untuk mendorong revisi aturan peradilan militer dalam Undang-Undang TNI.
Ia menyoroti bahwa selama regulasi tersebut belum diperbarui, prajurit TNI yang terlibat tindak pidana, baik pidana militer maupun umum, akan tetap diadili di pengadilan militer.
Ia menekankan pentingnya menjalankan amanat reformasi hukum terkait jurisdiksi peradilan.
“Mau tidak mau, suka tidak suka ya, sekarang ini peradilan militer belum dirobah, belum direvisi. Walaupun Undang-Undang TNI sudah dilakukan revisi. Tetapi amanat merubah Undang-Undang atau peradilan militer itu belum dilaksanakan,” ujar TB ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Menurutnya, bahwa ke depan harus ada pemisahan yang jelas. Prajurit yang melakukan tindak pidana umum atau sipil seharusnya diproses melalui peradilan umum, sementara peradilan militer hanya menangani perkara yang berkaitan dengan fungsi kemiliteran.
“Ke depan menurut hemat saya, banyak pengalaman, banyak hal, sebaiknya mungkin dilakukan ratifikasi atau dilakukan revisi dari Undang-Undang TNI ini, khususnya peradilan militer. Sehingga prajurit TNI yang melakukan perbuatan pidana sipil sebaiknya dilakukan di pengadilan sipil,” ungkapnya.
“Untuk urusan-urusan militer, ya di pengadilan militer," sambungnya.
Meski mendorong adanya perubahan, Hasanuddin menyatakan bahwa semua pihak harus menghormati aturan yang berlaku saat ini hingga proses revisi UU tuntas dilakukan.
“Tapi sekarang ini ya bagaimana? Ya selama Undang-Undangnya belum dirobah ya kita harus taat asas mengikuti peradilan militer,” jelasnya.
Terkait kasus yang melibatkan empat prajurit BAIS TNI sebagai tersangka penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, TB meminta agar Pengadilan Militer menggelar persidangan secara transparan.
“Saya pribadi berharap pengadilan itu, walaupun itu pengadilan militer ya, dibuka secara terbuka dan terang benderang. Sehingga nanti masyarakat memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya agar keadilan itu dicapai dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Sebelumnya, pihak dari Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus menyatakan tidak akan menghadiri sidang perdana perkara penyiraman air keras yang dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (29/4).
Keputusan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap mekanisme persidangan yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menutup-nutupi fakta hukum yang sebenarnya terkait serangan terhadap aktivis hak asasi manusia tersebut.
"Kami menyikapi bahwa tanggal 29 nanti sidang pertama, pihak kami tidak akan datang. Kami menolak penuh bagaimana kemudian proses yang berjalan di peradilan militer, Pengadilan Militer II-08 Jakarta," kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya di Jakarta, Jumat (17/6/2026).
Sikap ini merupakan kelanjutan dari rangkaian keberatan yang telah diajukan oleh tim pendamping hukum korban sejak awal dimulainya proses penyidikan oleh pihak militer.
TERPOPULER
