REGIONAL:
- Gubernur Pramono Anung menyatakan Pemprov DKI Jakarta akan selalu mengikuti kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi pemerintah pusat.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak akan memberikan subsidi langsung kepada para pengguna kendaraan pribadi berbahan bakar non-subsidi.
- Pemprov DKI Jakarta mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang menekan beban ekonomi akibat kenaikan BBM.
Suara.com - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi belakangan ini mulai memicu keluhan di kalangan masyarakat pengguna kendaraan pribadi di ibu kota.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan pernyataan tegas mengenai sikap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di masa mendatang terkait fluktuasi harga energi tersebut.
Pramono menegaskan bahwa urusan penentuan harga BBM sepenuhnya merupakan domain kebijakan pemerintah pusat.
Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dipastikan akan selalu menyelaraskan diri dengan setiap keputusan yang diambil oleh kementerian terkait di tingkat nasional.
"Untuk BBM adalah kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga berapapun yang dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu," ujar Pramono kepada para wartawan, Minggu (19/4/2026).
Menurut Pramono, memberikan subsidi langsung kepada pengguna kendaraan pribadi BBM non-subsidi bukanlah langkah strategis.
"Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan," tegasnya.
Sebagai gantinya, Pramono menawarkan visi jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Ia meluncurkan berbagai terobosan yang bertujuan untuk mengubah pola konsumsi energi masyarakat, yakni dengan menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik.
Pramono berpandangan bahwa cara terbaik untuk melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga BBM adalah dengan menyediakan alternatif mobilitas yang lebih murah, aman, dan efisien.
"Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini semakin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum," ujarnya.
Fokus utama baginya adalah menciptakan integrasi transportasi yang menyeluruh sehingga warga tidak lagi merasa perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk bahan bakar.
Strategi ini, menurutnya, akan menjadi solusi untuk menekan beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan BBM. (Tsabita Aulia)
TERPOPULER