REGIONAL:
- Amnesty International melaporkan penurunan kebebasan berekspresi dan peningkatan praktik otoritarian di Indonesia selama masa pemerintahan Prabowo Subianto.
- Aparat keamanan menggunakan kekerasan berlebihan dalam merespons aksi demonstrasi massa yang mengakibatkan ribuan warga ditangkap dan terluka.
- Pelanggaran HAM meliputi intimidasi terhadap masyarakat adat, diskriminasi kelompok minoritas, serta pelemahan komitmen kebijakan transisi energi ramah lingkungan.
Suara.com - Organisasi HAM sedunia, Amnesty International merilis laporan terbaru mengenai kondisi hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Dalam laporan yang dirilis, Senin (20/4) waktu setempat di London, Amnesty International menyoroti kondisi hak asasi manusia di Indonesia yang dinilai memburuk, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan berkumpul.
Dalam laporan terbarunya, organisasi tersebut menyebut praktik otoritarian meningkat seiring penindasan terhadap suara kritis.
"Pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto, gelombang protes terjadi di berbagai daerah. Demonstrasi dipicu oleh kenaikan biaya hidup, kebijakan anggaran, serta perluasan peran militer dalam urusan sipil melalui revisi undang-undang," ulas laporan Amnesty International, Selasa (21/4).
Laporan Amnesty International juga menyingung perihal kasus band Sukatani dari Purbalingga. Lagu mereka yang mengkritik dugaan korupsi polisi ditarik dari platform, disertai permintaan maaf setelah tekanan dari aparat.
Dalam laporan yang sama, Amnesty International menyoroti fenomena ksi simbolik penggunaan bendera bajak laut yang terinspirasi dari anime One Piece viral di media sosial jelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus beberapa waktu lalu.
"Aparat merespons dengan razia dan ancaman hukum terhadap warga yang dianggap melecehkan simbol negara," tulis laporan Amnesty International.
Amnesty juga menyoroti penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat dalam merespons aksi massa.
Dalam sejumlah demonstrasi, polisi disebut menggunakan gas air mata, peluru karet, hingga meriam air untuk membubarkan massa.
Insiden di Papua Barat menjadi sorotan serius. Aksi protes terkait isu Papua dibubarkan dengan kekerasan, menyebabkan korban luka dan satu orang meninggal dunia setelah aparat melepaskan tembakan dan gas air mata.
Sepanjang tahun, ribuan orang dilaporkan ditangkap dalam berbagai aksi demonstrasi di Indonesia.
Amnesty mencatat lebih dari 4.000 orang ditahan, dengan ratusan lainnya mengalami kekerasan fisik selama penanganan aksi.
Kelompok masyarakat adat juga menghadapi tekanan, terutama terkait proyek pembangunan dan tambang.
Di Merauke dan Halmahera, warga dilaporkan mengalami intimidasi hingga kriminalisasi saat menolak proyek yang berdampak pada lingkungan dan tanah adat mereka.
Selain itu, kebebasan beragama juga menjadi perhatian.
Komunitas minoritas seperti Ahmadiyah dan kelompok Kristen dilaporkan mengalami intimidasi, pembubaran kegiatan, hingga serangan fisik oleh warga tanpa perlindungan memadai dari aparat.
Di sektor lingkungan, pemerintah dinilai masih bergantung pada energi fosil.
Rencana kelistrikan 10 tahun ke depan bahkan menunjukkan penurunan komitmen terhadap energi terbarukan, bertentangan dengan target transisi energi global.
Amnesty menegaskan, tanpa perbaikan kebijakan dan perlindungan hak sipil, Indonesia berisiko mengalami kemunduran lebih jauh dalam demokrasi dan penegakan HAM.
TERPOPULER
