Tegas! Iran Tolak Negosiasi di Bawah Ancaman Donald Trump Meski Ekonominya Hancur

Suara.com - Pemerintah Iran secara resmi menyatakan penolakan mutlak untuk melakukan perundingan dengan Amerika Serikat selama intimidasi dan ancaman militer masih berlangsung.

Sikap keras ini muncul sebagai respon terhadap upaya Washington yang dinilai memaksakan kehendak melalui instrumen ekonomi dan militer di kawasan Timur Tengah.

Dikutip dari DW, Teheran menegaskan bahwa kedaulatan nasional tidak dapat ditukar dengan pelonggaran sanksi yang bersifat diskriminatif dan sepihak.

Langkah ini menandai babak baru kebuntuan diplomasi antara kedua negara yang telah berlangsung selama beberapa dekade terakhir.

Eskalasi ini diprediksi akan mengubah peta kekuatan politik di kawasan seiring dengan persiapan militer Iran yang kian intensif.

Ketua Parlemen Iran sekaligus negosiator tingkat tinggi, Mohammad Bagher Qalibaf, memberikan peringatan serius mengenai posisi tawar negaranya saat ini.

Ia menekankan bahwa Teheran tidak akan membiarkan martabat bangsanya diinjak-injak melalui mekanisme meja perundingan yang tidak adil.

"Donald Trump berusaha mengubah meja perundingan menjadi 'meja penyerahan'," tegas Qalibaf melalui pernyataan resminya di media sosial X.

Qalibaf mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu dua minggu terakhir, militer Iran telah menyusun skema kekuatan baru yang siap ditunjukkan.

"Dalam dua minggu terakhir Iran telah bersiap untuk menunjukkan kartu-kartu baru di medan tempur," tambah Qalibaf memperingatkan pihak lawan.

Diplomasi yang Terhambat Pelanggaran

Kementerian Luar Negeri Iran melalui juru bicaranya mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada agenda untuk melakukan dialog lanjutan dengan pihak Amerika.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, telah melakukan koordinasi intensif dengan mitra internasionalnya untuk membahas situasi keamanan terkini.

Dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, Araqchi menyoroti hambatan utama yang merusak proses perdamaian global.

"Pelanggaran [AS] yang terus berlanjut terhadap gencatan senjata antara kedua negara adalah hambatan utama untuk melanjutkan proses diplomatik guna menyelesaikan konflik saat ini," ujar Araqchi kepada Dar.

Araqchi memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Iran ke depan telah mempertimbangkan seluruh risiko dan aspek strategis yang ada.

"Iran mempertimbangkan semua aspek masalah ini saat memutuskan bagaimana bergerak maju," jelas pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Iran.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump justru mempertegas komitmennya untuk terus menghimpit ekonomi Iran melalui kebijakan blokade yang ketat.

Trump meyakini bahwa tekanan finansial yang luar biasa akan memaksa para pemimpin di Teheran untuk segera bertekuk lutut.

Melalui platform Truth Social, Trump menegaskan bahwa operasi penekanan tersebut berjalan sesuai rencana dan tidak akan dihentikan tanpa kesepakatan baru.

"Blokade, yang tidak akan kami cabut sampai ada kesepakatan," tulis Trump sebagai bentuk ultimatum kepada pemerintahan di Teheran.

Trump mengklaim bahwa sanksi tersebut telah memberikan pukulan telak yang membuat Iran kehilangan pendapatan dalam jumlah yang sangat fantastis.

"Blokade AS benar-benar menghancurkan Iran. Mereka kehilangan $500 juta dolar [EUR425 juta] sehari, angka yang tidak berkelanjutan, bahkan dalam jangka pendek," klaim Trump.

Biaya Perang yang Membengkak

Meskipun Trump mengklaim keberhasilan ekonomi, sejumlah pakar kebijakan publik justru menyoroti beban finansial yang harus ditanggung oleh Amerika Serikat.

Pentagon memang belum merilis data pengeluaran secara terperinci, namun estimasi kerugian di pihak Washington disinyalir jauh lebih besar.

Linda Bilmes, seorang ahli kebijakan publik dari Kennedy School of Government Universitas Harvard, memberikan analisis yang cukup mengejutkan terkait biaya operasional tersebut.

Bilmes memperkirakan bahwa pengeluaran harian Amerika Serikat untuk mendanai konflik ini bisa mencapai angka dua kali lipat dari kerugian Iran.

Estimasi menunjukkan bahwa biaya perang yang dikeluarkan oleh pihak Gedung Putih mendekati angka $2 miliar dolar setiap harinya.

Trump juga membantah tudingan yang menyebutkan bahwa dirinya didorong ke dalam peperangan ini oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Komentar ini muncul setelah adanya kritik tajam dari berbagai pengamat sayap kanan dan mantan pendukungnya mengenai motif peperangan tersebut.

Presiden Amerika Serikat itu berkilah bahwa keputusannya didasarkan pada pandangan pribadinya mengenai ancaman keamanan global dari Iran.

"Israel tidak pernah membujuk saya ke dalam perang dengan Iran, hasil dari 7 Oktober, ditambah dengan pendapat seumur hidup saya bahwa IRAN TIDAK BOLEH MEMILIKI SENJATA NUKLIR, lah yang membujuk saya," tulis Trump.

Trump juga memberikan isyarat mengenai keinginannya untuk melihat adanya perubahan kepemimpinan atau rezim di dalam struktur pemerintahan Iran.

"Jika pemimpin baru Iran (Perubahan Rezim!) pintar, Iran bisa memiliki masa depan yang hebat dan makmur!" pungkas Trump memberikan harapan bersyarat.

Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat berakar pada sengketa program nuklir serta pengaruh geopolitik di wilayah Timur Tengah yang terus memanas.

Hubungan diplomatik semakin memburuk sejak Amerika Serikat menarik diri secara sepihak dari kesepakatan nuklir tahun 2015 dan menerapkan sanksi ekonomi maksimum.

Situasi saat ini diperparah oleh insiden-insiden militer di kawasan serta perbedaan pandangan mengenai penyelesaian konflik yang melibatkan sekutu masing-masing negara.

Blokade ekonomi yang diterapkan Washington bertujuan membatasi kemampuan ekspor minyak Iran yang menjadi tulang punggung pendapatan negara tersebut.

Hingga kini, kedua belah pihak masih bertahan pada posisi masing-masing tanpa ada tanda-tanda de-eskalasi dalam waktu dekat.