Kepala BGN Tegaskan 19.000 Sapi Bukan Kebutuhan Harian MBG: Hanya Simulasi

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, meluruskan pernyataannya terkait kebutuhan hingga 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyebutkan kalau angka tersebut merupakan simulasi atau pengandaian perhitungan, bukan kebutuhan nyata untuk MBG. Perhitungan berdasarkan pada asumsi apabila seluruh dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak memasak menu berbahan daging sapi.

"Jadi satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," jelasnya usai meresmikan SPPG Pemuda Muhammadiyah di Bekasi, Selasa (21/4/2026).

Dia menjelaskan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging sapi di satu SPPG bisa mencapai sekitar 350 hingga 382 kilogram, atau setara satu ekor sapi untuk kebutuhan dagingnya saja.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi," kata dia.

"Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," Dadan menambahkan.

Meski demikian, Dadan menegaskan bahwa BGN tidak pernah menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan kebutuhan bahan pangan yang dapat berdampak pada harga di pasar.

Dia juga mengungkapkan pengalaman saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Saat itu, menu yang disajikan berupa nasi goreng dan telur untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp3.000," ungkapnya.

Dari pengalaman tersebut, BGN memilih pendekatan fleksibel dalam penyusunan menu MBG, dengan menyesuaikan potensi sumber daya lokal dan preferensi masyarakat di masing-masing daerah.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal. Supaya juga tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," tutupnya.