-
Iran menyita kapal kargo Eropa sebagai bentuk perlawanan terhadap blokade maritim Amerika Serikat.
-
Pemerintah Amerika Serikat mempertimbangkan bantuan finansial dollar bagi negara Teluk yang terdampak konflik.
-
Gencatan senjata berada di ambang kegagalan karena kedua pihak saling klaim pelanggaran wilayah.
Suara.com - Aksi penyitaan dua kapal kargo milik perusahaan Eropa oleh Iran di Selat Hormuz memicu kebuntuan baru dalam diplomasi maritim.
Langkah berani Iran ini membuktikan bahwa armada kecil mereka masih mampu mendominasi lalu lintas air meski ditekan militer.
Dikutip dari MME, insiden tersebut melibatkan kapal Epaminondas asal Yunani dan kapal boxship Francesca milik perusahaan Swiss yang dikawal ke perairan Iran.
Operasi ini muncul sebagai respons langsung setelah Amerika Serikat menahan tanker minyak di Samudra Hindia atas tuduhan penyelundupan.
Blokade Washington terhadap Iran kian intensif sejak kendali Selat Hormuz mulai goyah akibat serangan pada Februari lalu.
Komando Pusat AS mengklaim telah menghalangi puluhan kapal, namun data independen menunjukkan banyak tanker Iran tetap lolos.
"Gencatan senjata yang sepenuhnya hanya memiliki arti jika tidak dilanggar melalui blokade angkatan laut," tegas Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Pemerintah Iran bersikeras tidak akan membuka akses Selat Hormuz sebelum tekanan militer dan sanksi ekonomi Amerika dicabut sepenuhnya.
"Membuka kembali Selat Hormuz tidak mungkin dilakukan di tengah pelanggaran gencatan senjata yang nyata," tambah Ghalibaf dalam pernyataannya.
Gedung Putih sendiri mencoba meredam suasana dengan menyatakan penyitaan kapal internasional itu bukan pelanggaran gencatan senjata resmi.
Diplomasi dan Tekanan Ekonomi Global
Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, tetap meyakini bahwa blokade laut yang diterapkan Amerika Serikat masih berjalan sangat efektif.
"Blokade angkatan laut yang diberlakukan AS terus menjadi sangat efektif," ujar Leavitt saat memberikan keterangan pers.
Presiden Donald Trump telah memperpanjang gencatan senjata demi memberikan ruang bagi Pakistan yang bertindak sebagai mediator konflik.
"Presiden belum menetapkan tenggat waktu yang pasti untuk menerima proposal Iran, tidak seperti beberapa laporan yang saya lihat hari ini. Pada akhirnya, garis waktu akan ditentukan oleh panglima tertinggi," kata Leavitt.