Wamenkes Dante: Kelompok Anti Vaksin Tetap Ada, Lawannya Bukan Larangan tapi Informasi Akurat

Suara.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menilai keberadaan kelompok anti vaksin masih menjadi tantangan nyata dalam program imunisasi. Walau begitu, menurutnya, kelompok tersebut tidak mengganggu pemerintah dalam menjalankan program vaksinasi kepada masyarakat.

Fenomena ini, kata Dante, bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Alih-alih pendekatan represif, pemerintah justru menekankan pentingnya peran informasi yang akurat dan mudah dipahami untuk merespons narasi anti vaksin.

“Sebenernya kalau teman-teman media ini turut berperan aktif, nggak ganggu sih. Tinggal bikin tulisan-tulisan yang banyak, yang nggak bener itu, dijawab dengan satu tulisan jurnalistik yang berbasis pada data yang akurat, pasti akan ternetralisir,” ujar Dante usai temu jurnalis dalam Pekan Imunisasi Nasional di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, kelompok anti vaksin tidak perlu diposisikan sebagai musuh. Namun, ruang publik harus diisi dengan informasi yang lebih kredibel agar persepsi masyarakat tidak dibentuk oleh narasi yang menyesatkan.

Oleh sebab itu, Dante meminta kepada jurnalis agar tidak terjebak pada bahasa jurnalistik yang rumit dan sulit dipahami masyarakat umum ketika membuat tulisan soal vaksin.

“Tolong ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, bukan bahasa jurnalistik yang susah. Semakin disajikan dalam bentuk yang paling sederhana, tapi bisa mengena hatinya masyarakat, itu akan lebih bermanfaat daripada informasi yang salah,” ujarnya.

Ia menegaskan, eksistensi kelompok anti vaksin tidak bisa dihapus sepenuhnya. Bahkan, secara global fenomena ini masih terus muncul dengan berbagai latar belakang.

“Anti-vax itu tetap ada, bukan saja di Indonesia, tapi di beberapa negara-negara lain,” kata Dante.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Resident Representative United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, Sujala Pant, menilai penolakan terhadap vaksin sering kali berakar dari kekhawatiran orang tua terhadap efek yang mungkin ditimbulkan pasca vaksin.

“Mungkin mereka takut bahwa itu akan mempunyai efek berat. Dan menurut saya, sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka, Anda ingin yakin bahwa apa yang diberikan akan melindungi mereka,” ujar Sujala.

Ia menambahkan, faktor lain seperti budaya, kondisi sosial, hingga keterbatasan akses dan pemahaman informasi juga berkontribusi terhadap munculnya sikap anti vaksin.

“Mungkin kultural, sosial, tidak memiliki informasi yang cukup, atau tidak bisa memahami informasi secara sederhana,” katanya.

Sujala menekankan bahwa tanggung jawab untuk meredam misinformasi tidak hanya berada di pemerintah, tetapi juga pada figur publik, tenaga kesehatan, dan media.

“Menurut saya, tugas kita, sebagai publik figur, sebagai profesional, sebagai pakar kesehatan, sebagai dokter adalah untuk bekerja, untuk meminimalkan informasi-informasi yang salah,” katanya.