KPK Usul Capres Harus dari Kader Partai, Golkar: Ideal, Tapi Jangan Tutup Pintu untuk Figur di Luar

Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, memberikan tanggapan terkait usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) harus melalui sistem kaderisasi partai yang matang.

Sarmuji sepakat bahwa mengusung kader internal dalam kontestasi Pilpres merupakan pilihan yang ideal bagi setiap partai politik. 

Namun, ia menekankan bahwa partai harus tetap bersikap pragmatis dan terbuka jika ada sosok terbaik bagi bangsa yang berada di luar struktur partai.

"Jadi memang, kalau capres-cawapres itu berasal dari kader partai, itu lebih baik. Tapi kalau ternyata orang terbaik itu ada di luar partai, tentu partai harus membuka diri, memberi kesempatan untuk bisa juga dicalonkan," ujar Sarmuji ditemui di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2026) malam.

Menurutnya, alasan utama partai harus tetap membuka diri adalah karena sasaran yang ingin dicari adalah sosok pemimpin nasional. 

Sosok tersebut tidak melulu harus lahir dari rahim partai politik, melainkan bisa muncul dari berbagai latar belakang selama memiliki kapasitas untuk memimpin negara.

"Kenapa? Karena yang kita mau rekrut ini adalah pemimpin bangsa. Dan pemimpin bangsa itu bisa ada di partai, bisa juga ada di luar partai," tambahnya.

Lebih lanjut, Sarmuji memberikan gambaran mengenai kompleksitas politik jika setiap partai diwajibkan hanya mencalonkan kadernya sendiri secara kaku. Ia menyoroti potensi banyaknya pasangan calon yang justru bisa menyulitkan sistem pemilu.

"Coba bayangkan kalau sekarang ada 8 partai di parlemen, berarti akan ada 8 calon presiden dan 8 calon wakil presiden," jelasnya.

Kendati begitu, Sarmuji menegaskan bahwa Partai Golkar akan selalu memprioritaskan dan merasa lebih bangga jika pemimpin tersebut berasal dari internal mereka sendiri. Namun, kepentingan bangsa harus tetap di atas segalanya.

"Kalau seandainya ada di dalam partai kita, tentu kita lebih senang lagi, itu lebih bagus. Tetapi seandainya ada yang lebih baik di luar partai dan itu adalah kader terbaik bangsa, tidak ada salahnya partai juga membuka diri," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kerentanan sistemik yang berpotensi membuka ruang korupsi dalam tata kelola partai politik (parpol).

Hal itu tertuang dalam 20 kajian strategis, policy brief dan corruption risk assessment (CRA) pada berbagai sektor prioritas nasional sepanjang 2025 yang disusun KPK.

Adapun kajian strategis tersebut merupakan aktualisasi dari fungsi monitoring dan pencegahan KPK untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada lembaga atau instansi terkait.

Salah satu kajiannya yakni agar persyaratan untuk bakal calon presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, menambahkan klausul yang berasal dari sistem kaderisasi partai, serta menambahkan persyaratan batas waktu minimal bergabung dalam partai untuk dapat dicalonkan oleh partai.