Bahrain Cabut Kewarganegaraan 69 Orang karena Dukung Iran

Suara.com - Pemerintah Bahrain mencabut kewarganegaraan 69 warganya yang dituduh mendukung Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Keputusan tersebut diumumkan Kementerian Dalam Negeri Bahrain setelah serangan balasan Iran terhadap sejumlah fasilitas militer di negara kepulauan itu.

Pemerintah menuduh puluhan warga tersebut menunjukkan simpati kepada Teheran dan berkolusi dengan pihak asing yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Arahan itu disebut dikeluarkan langsung oleh Raja Hamad bin Isa Al Khalifa. Berdasarkan hukum Bahrain, kewarganegaraan dapat dicabut jika seseorang dinilai merugikan negara atau tidak setia kepada pemerintah.

Tuai Kritik dari Lembaga HAM

Menyitat Al Jazeera, Selasa (28/4/2026), kebijakan ini menuai kecaman dari Institute for Rights and Democracy (BIRD), organisasi hak asasi manusia yang berbasis di London.

BIRD menilai pencabutan kewarganegaraan tersebut berbahaya dan berpotensi melanggar hukum internasional.

Organisasi itu juga menyoroti minimnya transparansi dari pemerintah Bahrain, termasuk tidak dipublikasikannya identitas para warga yang terkena sanksi.

Hingga kini, belum diketahui apakah mereka telah ditahan atau berada di luar negeri. Status kewarganegaraan ganda para individu tersebut juga belum terungkap.

Sejumlah pengamat menilai langkah ini berpotensi memperburuk situasi hak asasi manusia di Bahrain.

Ketegangan dengan Iran Memanas

Ketegangan di kawasan meningkat setelah Iran melancarkan serangan ke sejumlah target di Teluk sebagai respons atas konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Bahrain menjadi salah satu sasaran karena menjadi tuan rumah pangkalan militer Amerika Serikat.

Iran menuduh beberapa negara Teluk, termasuk Bahrain, memberikan dukungan logistik bagi operasi militer Washington.

Serangan tersebut dilaporkan merusak sejumlah fasilitas militer di wilayah Bahrain sebelum akhirnya mereda setelah gencatan senjata yang dimediasi Pakistan pada awal April.

Sorotan terhadap Rekam Jejak Bahrain

Pencabutan kewarganegaraan ini kembali menyoroti situasi politik domestik Bahrain, terutama hubungan pemerintah dengan mayoritas penduduk Syiah.

Sejak gelombang protes pada 2011, pemerintah Bahrain kerap menuduh Iran mencampuri urusan dalam negerinya.

Kelompok hak asasi manusia menilai kebijakan terbaru ini dapat memperdalam ketegangan internal dan memperburuk kondisi kemanusiaan bagi mereka yang kehilangan status kewarganegaraan.