- KPK memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Pekalongan, Fadia Arafiq, selama 30 hari hingga 1 Juni 2026.
- Perpanjangan penahanan dilakukan guna mendalami keterangan saksi dari unsur pemerintah, pihak swasta, hingga orang terdekat tersangka.
- Fadia Arafiq ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan konflik kepentingan dalam proyek pengadaan di Pemkab Pekalongan tahun 2023–2026.
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperpanjang masa penahanan Bupati nonaktif Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan.
Perpanjangan ini menjadi langkah lanjutan penyidik untuk menuntaskan berkas perkara yang masih bergulir.
“Perpanjangan penahanan kedua ini untuk 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Juni 2026. Mengingat masa perpanjangan penahanan pertama akan habis pada 2 Mei 2026,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (29/4/2026).
Budi menjelaskan, tambahan waktu penahanan diperlukan karena penyidik masih terus menggali keterangan dari sejumlah saksi.
Pemeriksaan, kata dia, tidak hanya menyasar pihak internal Pemkab Pekalongan, tetapi juga melibatkan pihak swasta hingga orang-orang terdekat tersangka.
“Baik pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kepada para pihak di lingkungan pemerintah kabupaten pekalongan, swasta, maupun pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat dari saudari FAR yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” katanya.
Dalam perkara ini, KPK diketahui telah menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka atas dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan jasa outsourcing dan proyek lainnya pada periode anggaran 2023–2026.
Atas perbuatannya, Fadia disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, serta Jo. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
TERPOPULER
