REGIONAL:
- Kejaksaan Agung menegaskan penanganan kasus korupsi kredit PT Sritex memiliki dasar hukum kuat untuk menyelamatkan aset negara.
- Kapuspenkum Kejaksaan Agung menyatakan vonis bebas delapan bankir terjadi karena adanya perbedaan perspektif hukum dengan majelis hakim.
- Tim Jaksa Penuntut Umum resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada 11 Mei 2026 atas putusan bebas tersebut.
Menariknya, upaya kasasi ini masih dimungkinkan karena perkara ini diperiksa menggunakan hukum acara lama. Berdasarkan regulasi terbaru dalam UU 20/2025 (KUHAP Baru), vonis bebas biasanya menjadi akhir dari pengejaran hukum karena jaksa tidak lagi memiliki kewenangan kasasi atas putusan bebas murni.
Namun, untuk kasus Sritex ini, aturan tersebut belum berlaku sepenuhnya.
“Perkara ini dilimpah dan disidangkan masih menggunakan KUHAP lama. Masih, masih menggunakan lama,” kata Anang menjelaskan mengapa JPU tetap bisa mengajukan kasasi.
“Dan dalam putusan pertimbangan hakim juga dinyatakan salah satunya bahwa ini disidangkan dalam menggunakan hukum acara pidana yang lama,” pungkasnya.
TERPOPULER