CELIOS: Pemerintah Terlalu Sibuk Jaga Narasi Positif Ekonomi

Suara.com - Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar, mengkritik pemerintah yang dinilai terlalu fokus menjaga narasi positif ekonomi. Namun, di sisi lain justru mengabaikan kenyataan yang dirasakan masyarakat di lapangan.

"Pertanyaannya, apakah pemerintah fokus pada stabilitas saja dan lupa mengawal kebijakan-kebijakan strategis lainnya? Saya kira dalam perspektif pemerintah mungkin masuk akal. Artinya tentu punya kepentingan menjaga narasi publik agar tetap positif, kira-kira begitu,” kata Media.

Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada ini menilai jurang antara data yang disampaikan pemerintah dengan kondisi riil masyarakat semakin lebar.

Menurut Askar, pemerintah tidak bisa lagi menganggap masyarakat awam tidak memahami persoalan ekonomi. Ia menyebut meningkatnya literasi publik membuat warga hingga tingkat desa kini memahami isu-isu seperti pajak, subsidi pupuk, hingga nilai tukar rupiah.

"Jadi kita enggak bisa bilang orang-orang desa itu adalah orang yang enggak tahu apa-apa hari ini," ujarnya.

Ia menilai problem utama ekonomi saat ini bukan sekadar angka pertumbuhan, melainkan ketidaksesuaian antara klaim pemerintah dengan kondisi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Padahal, angka ekonomi seharusnya tidak hanya baik di atas kertas, tetapi juga tercermin dalam kualitas hidup publik.

Ia mencontohkan klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama 2026 yang dinilai bertolak belakang dengan situasi di lapangan.

Di tengah klaim tersebut, kata Askar, banyak anak muda justru kesulitan mencari pekerjaan dan gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi.

"Maka persoalannya sekarang gap-nya terlalu jauh antara klaim pemerintah, misalkan beberapa hari yang lalu bilang pertumbuhan ekonomi 5,61 persen. Sedangkan di sisi lain, anak muda sekarang untuk dapat pekerjaan juga sulit," tuturnya.

Belum lagi, ia menyinggung data meningkatnya angka PHK dan klaim jaminan kehilangan pekerjaan yang menurutnya menjadi tanda bahwa kondisi ekonomi masyarakat tidak sebaik narasi resmi pemerintah. Situasi itu memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap klaim pertumbuhan ekonomi yang terus digaungkan.

Pemerintah, lanjut Askar, tidak pernah benar-benar menjelaskan siapa pihak yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi saat ini. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi sangat mungkin hanya dinikmati kelompok elite, pemilik modal besar, dan para pemegang aset.

"Ada satu hal yang tidak diceritakan oleh pemerintah, yang tidak diceritakan oleh pemerintah, yaitu soal siapa yang menikmati ekonomi hari ini," ujarnya.

"Bisa jadi ekonomi itu memang tumbuh tapi ekonomi itu hanya dinikmati oleh kelas atas, oleh orang super kaya, oleh mereka yang punya kapital, mereka yang punya aset, properti, saham, dan lain-lain," imbuhnya.

Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap proyek strategis nasional disinyalir membuka ruang bagi kelompok tertentu untuk meraup keuntungan besar.

Kondisi tersebut membuat pertumbuhan ekonomi hanya berputar di sekitar kelompok super kaya dan para pemburu rente. Ia menegaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis menunjukkan kualitas ekonomi yang baik.

"Karena pertumbuhan ekonomi itu tidak berbicara apa pun tentang ketimpangan, tidak berbicara apa pun tentang korupsi, tentang kerusakan lingkungan, tentang perempuan, tentang pekerja yang dieksploitasi, tidak berbicara apa pun tentang itu," tegasnya.