- Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman bertemu Kepala Badan Gizi Nasional untuk membahas pengawasan program Makan Bergizi Gratis di Jakarta.
- Kantor Staf Presiden akan melakukan inspeksi mendadak guna mencegah praktik korupsi serta manipulasi dalam pelaksanaan program prioritas tersebut.
- Komisi Pemberantasan Korupsi turut memberikan rekomendasi tata kelola serta pengawasan untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan secara transparan.
Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menerima Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Staf Presiden, Jakarta, hari ini. Dudung menjelaskan maksud kehadiran Dadan.
"Tadi ada Kepala BGN ke sini, melaporkan tentang situasi di BGN, mekanisme kerja, termasuk hal-hal yang menonjol," kata Dudung di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Kepada Dadan, Dudung menegaskan bahwa Kantor Staf Presiden akan turut mengawal ketat serta melakukan pengawasan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Sehingga tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titip atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus," kata Dudung.
Dudung mengapresiasi sinergi BGN dengan Kantor Staf Presiden. Ia berujar BGN bahkan meminta Kantor Staf Presiden ikut membantu melakukan pengawasan.
"Dan alhamdulillah kita sinergi dengan BGN, dan BGN pun minta untuk dibantu untuk pengawasan karena kan cukup banyak. Dan ini akan ditingkatkan kembali," kata Dudung.
Dudung bercerita, sebelum menerima Dadan di kantornya, ia lebih dahulu menghadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan pembahasan serupa.
"Judulnya itu juga. Jadi bagaimana perbaikan-perbaikan masalah BGN sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar yang betul-betul menguasai masalah dapur sehingga untuk perbaikan ke depannya masalah BGN," kata Dudung.
"Ya, mudah-mudahlah ini akan semakin membaik karena ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita dukung, karena ini sangat bermanfaat bagi anak-anak," pungkas Dudung.
Cegah Potensi Korupsi
KSP Dudung berencana melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk mencari tahu langsung ketimpangan yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dudung menyadari bahwa program prioritas tersebut tengah menjadi sorotan. Ia ingin turun langsung untuk memastikan ada atau tidaknya penyelewengan di lapangan.
"Artinya bahwa yang sekarang kita sedang booming ini masalah MBG (Makan Bergizi Gratis). Tadi saya diskusi banyak hal-hal yang terjadi ketimpangan-ketimpangan dan nanti akan saya sidak," ujar Dudung usai menerima Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (5/5/2026).
"Tentunya ini dengan beberapa tim dari kementerian dan kalau misalnya kita ketahui dan betul-betul terbukti, saya tidak akan segan-segan untuk expose secara langsung," kata Dudung.

Dudung mengatakan pertemuannya dengan pimpinan KPK dilakukan dalam rangka membahas Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Ia mengatakan banyak kementerian dan lembaga yang terlibat, mulai dari Bappenas, KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, hingga Kementerian PAN-RB. Saat ini, juga tengah dirancang usulan keterlibatan Kementerian Keuangan dan BPKP.
"Dan ini, Perpres ini biasanya per satu tahun itu dua kali kita lapor ke Presiden. Saya yakin dengan beliau, Bapak Presiden, begitu semangatnya membasmi korupsi, maling-maling, saya yakin beliau akan concern dengan hal-hal seperti ini," kata Dudung.
Terkait rencana sidak mengenai program MBG, Dudung menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah pihak-pihak yang ingin memanfaatkan pelaksanaan program demi kepentingan pribadi.
"Dan saya akan sampaikan nanti apa yang menjadi temuan nanti di lapangan, sehingga tidak ada pemanfaatan-pemanfaatan yang hanya kemudian dimanfaatkan oleh kelompok perorangan," kata Dudung.
"Banyak saya dapat laporan-laporan, tetapi saya kalau belum terjun di lapangan saya tidak mau akan menyampaikan apa temuannya. Nanti tunggu nanti saya akan secepatnya saya ke lapangan," tutur Dudung.
Dudung menilai banyak celah atau potensi korupsi dalam pelaksanaan program MBG. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah antisipasi dan pencegahan.
"Banyak celahnya, banyak celahnya," ujar Dudung.
Salah satu potensi korupsi, dikatakan Dudung, terkait dugaan jual beli titik dapur MBG atau SPPG.
"Ya salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik. Ya itu ada itu, salah satunya ya. Nanti akan saya lihat itu jual-beli titik," kata Dudung.
Bukan hanya soal jual beli titik SPPG, potensi korupsi atau penyelewengan terkait menu makan bergizi gratis juga akan ditelusuri.
"Nanti itu juga akan ada yang kita temukan. Jadi kalau misalnya ditemukan makanannya pun yang kemudian ya inilah yang akhirnya ada keracunan, yang kemudian kualitas dan sebagainya, nanti akan saya cek langsung di lapangan," kata Dudung.
Sementara itu, Agus menekankan bahwa KPK akan ikut melakukan pengawasan dan pencegahan.
"Ya kita dalam posisi ini pencegahan ya. Banyak hal-hal yang bisa dipertajam dari governance-nya kita coba tinjau, kita coba awasi, dan kemudian sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan kita sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN. Tadi, dan kita menunggu tindak lanjutnya," kata Agus.