Lawan Kejati Lampung, Arinal Djunaidi Hadirkan Pakar HTN di Sidang Praperadilan

Menurut Fahri Bachmid, ketentuan tersebut memberikan konstruksi normatif bahwa keberadaan kerugian keuangan negara tidak dapat dibangun semata-mata berdasarkan asumsi ataupun pendekatan administratif internal, melainkan harus dikaitkan dengan mekanisme audit yang memiliki legitimasi konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Ketiadaan hasil audit dari lembaga negara yang berwenang secara otomatis menggugurkan pemenuhan syarat materiil penetapan status tersangka.

Pandangan tersebut, lanjut Fahri Bachmid, memperoleh relevansi konstitusional apabila dihubungkan dengan perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 yang menegaskan pada pokoknya mengenai pentingnya penggunaan mekanisme audit yang memiliki legitimasi konstitusional.

“Konsep kerugian negara dalam hukum pidana tidak dapat dibangun di atas asumsi hipotetis ataupun pendekatan administratif yang tidak memiliki dasar legitimasi konstitusional yang memadai,” terang Fahri Bachmid di hadapan persidangan.

Fahri Bachmid juga menguraikan bahwa berdasarkan Pasal 23E UUD NRI 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang secara eksplisit memperoleh kewenangan atribusi langsung dari konstitusi untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri.

Dalam perspektif hukum tata negara, kedudukan BPK berbeda secara fundamental dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Fahri Bachmid menjelaskan bahwa BPKP pada dasarnya merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berada dalam ranah pengawasan administratif pemerintahan di lingkungan eksekutif, sehingga memiliki karakter, sumber kewenangan, dan legitimasi konstitusional yang berbeda dengan BPK sebagai lembaga audit konstitusional.

Secara teori hukum, penggunaan alat bukti yang lahir dari lembaga yang tidak memiliki kewenangan absolut secara otomatis menjadikan alat bukti tersebut tidak sah demi hukum (van rechtswege nietig) dan wajib dikesampingkan.

Fahri menegaskan bahwa pandangan tersebut bukan dimaksudkan untuk menegasikan fungsi administratif BPKP dalam sistem pengawasan pemerintahan.

Namun demikian, dalam perspektif hierarki norma (Stufenbaulehre) dan supremasi konstitusi, kewenangan administratif tidak dapat dipersamakan dengan kewenangan konstitusional yang secara eksplisit diberikan oleh UUD NRI 1945, bebernya dihadapan hakim praperadilan.

“Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan antara pendekatan administratif dengan konstruksi konstitusional mengenai kerugian keuangan negara sebagaimana dimaknai dalam UUD NRI 1945 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi, maka yang harus dipedomani adalah norma konstitusi beserta tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir final konstitusi,” jelas Fahri Bachmid.

Dalam keterangannya, Dr. Fahri Bachmid juga menekankan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and binding terhadap seluruh organ negara, termasuk lembaga eksekutif, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, maupun institusi pemerintahan lainnya.

Menurutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal adanya kewenangan bagi lembaga administratif untuk menafsirkan ulang, membatasi, ataupun menyimpangi tafsir konstitusional yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Fahri Bachmid mengingatkan bahwa dalam negara hukum demokratis tidak diperkenankan adanya tindakan administratif, petunjuk teknis, maupun kebijakan kelembagaan yang secara substansial menegasikan ataupun menyimpangi konstruksi konstitusional yang telah ditetapkan oleh UUD NRI 1945 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi.

Hal ini menjadi pengingat bagi penyidik agar tetap berpijak pada koridor hukum yang diakui secara nasional.