Komunikasi Istana Dinilai Kehilangan Arah, Publik Jenuh dengan Drama Elite

Suara.com - Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai gaya komunikasi yang ditunjukkan lingkaran Istana belakangan ini cenderung reaktif dan emosional.

Penilaian itu muncul menyusul polemik antara Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait kritik terhadap frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fajar, respons yang muncul dari Istana justru menggeser fokus publik dari substansi kritik yang disampaikan.

"Saya melihat dinamika komunikasi istana saat ini seperti sebuah pertunjukan yang sedang kehilangan arah. Alih-alih membangun narasi besar yang tenang dan meyakinkan, kita menyaksikan respons yang cepat, emosional, dan defensif," kata Fajar kepada Suara.com, Rabu (3/6/2026).

Fajar menyoroti respons Teddy yang membalas kritik Dino dengan menyinggung masa jabatan diplomat senior tersebut sebagai Wakil Menteri Luar Negeri.

Menurutnya, langkah itu membuat isu utama mengenai efektivitas diplomasi dan prioritas pemerintahan tidak mendapat perhatian yang memadai.

"Substansi kritik tentang efisiensi, prioritas domestik, dan diplomasi yang efektif hampir tak tersentuh," ucapnya.

Ia menilai pola komunikasi semacam itu bukan bagian dari strategi komunikasi politik yang matang.

Sebaliknya, respons yang terlalu cepat terhadap setiap kritik dinilai berpotensi menyeret pemerintah ke dalam polemik yang tidak produktif.

"Tindakan komunikasi ini bukan strategi komunikasi yang terukur, melainkan kebiasaan reaktif yang terjebak dalam api kecil demi api kecil," ujarnya.

Disampaikan Fajar bahwa publik saat ini lebih menginginkan pemerintahan yang fokus menyelesaikan persoalan masyarakat. Dibanding terlibat dalam adu argumen dengan para tokoh politik atau diplomat senior.

Menurutnya, kegaduhan yang terus berulang dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap pemerintah.

"Kisruh saling sindir yang berulang ini memang berbahaya. Publik Indonesia sebenarnya lelah dengan drama elite," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa di era media sosial, setiap perdebatan antarelite dapat dengan cepat membesar dan memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Akumulasi kontroversi komunikasi, kata Fajar, berisiko menutupi capaian pemerintah di bidang ekonomi maupun diplomasi.

"Setiap kali elite saling serang, kepercayaan publik perlahan terkikis. Yang tadinya melihat pemerintahan sebagai pemimpin, kini mulai melihatnya sebagai arena adu mulut," ucapnya.

Kritik dari tokoh berpengalaman seperti Dino Patti Djalal seharusnya diperlakukan sebagai masukan yang dapat memperkaya kebijakan pemerintah.

Sehingga respons yang diberikan semestinya lebih terbuka dan berbasis data, bukan balasan bernuansa personal.

Menurutnya, pemerintah dapat merespons kritik melalui mekanisme yang lebih institusional, seperti konferensi pers, briefing resmi, atau forum diskusi langsung.

Dengan cara itu, kritik dapat diolah menjadi ruang dialog yang konstruktif sekaligus memperkuat narasi pemerintahan di mata publik.

"Publik ingin melihat pemimpin yang tenang, visioner, dan lebih sibuk bekerja daripada sibuk berdebat," tegasnya.

Fajar menegaskan bahwa komunikasi politik yang efektif pada akhirnya bukan ditentukan oleh siapa yang paling keras atau paling cepat membalas kritik.

Ia berharap pejabat publik dapat menghadirkan komunikasi yang lebih menenangkan, edukatif, dan mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang.

"Kita butuh komunikasi publik dari pejabat yang lebih dewasa, yang mendidik, menenangkan, dan meyakinkan rakyat. Bukan yang menambah daftar drama harian di layar ponsel mereka," tandasnya.