REGIONAL:
- MAKI mendesak Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan kasus korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional.
- Boyamin Saiman menduga terdapat oknum pejabat eselon satu Badan Gizi Nasional yang terlibat kepemilikan dua puluh dapur umum.
- MAKI berencana melaporkan temuan tersebut kepada Kejaksaan Agung dan siap menempuh jalur praperadilan jika laporan tidak ditindaklanjuti.
Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak agar Kejaksaan Agung melakukan pengembangan penyidikan dalam kasus tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN).
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, setidaknya ada satu orang lagi yang seharusnya menjadi tersangka dalam perkara ini.
“Kejaksaan Agung elah menetapkan tiga tersangka, setidaknya minimal satu lagi tersangka,” kata Boyamin, saat dihubungi, Jumat (5/6/2026).
Boyamin mengatakan, berdasarkan temuannya, satu orang yang hingga saat ini belum dijadikan tersangka yakni oknum pejabat tinggi yang diduga memiliki sekitar 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG.
“Pejabat tinggi ini dari temuan saya, diduga punya dua puluhan SPPG atau dua puluhan dapur umum,” ungkapnya.
Boyamin mengaku, orang ini merupakan sosok pejabat eselon satu yang berada dalam struktur BGN. Menurutnya, seorang pejabat yang fungsinya mengawasi tidak diperbolehkan untuk memiliki SPPG.
“Mestinya tidak boleh, karena dia fungsi oknum pejabat eselon satu ini, tingkat tinggi ini, justru fungsinya pengawasan. Mestinya dia ngawasi jangan sampai ada dugaan penyimpangan-penyimpangan,” jelasnya.
“Padahal penyimpangannya jelas diduga ada sejak awal terkait dengan pimpinan-pimpinan BGN punya afiliasi dengan SPPG, juga berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang diduga terjadi penyimpangan-penyimpangan,” imbuhnya.
Atas temuannya ini, Boyamin berencana bakal melaporkan hal ini ke Kejaksaan Agung secara resmi.
“Saya akan melaporkan resmi kepada Kejaksaan Agung dengan surat resmi dilengkapi nama yang bersangkutan dan juga dapur umumnya di mana yang dua puluhan tadi, dan juga apa fungsi jabatannya gitu,” katanya.
Namun, jika hal itu tidak ditanggapi oleh pihak Kejagung, Boyamin berencana bakal melakukan gugatan praperadilan untuk mengungkap nama tersebut.
“Kalau ini tidak ditindaklanjuti, maka ya seperti biasa, saya gugat ke praperadilan untuk membuka siapa nama orang itu dan termasuk dugaan penyimpangannya memiliki dua puluhan dapur umum atau SPPG,” tandasnya.
TERPOPULER
