REGIONAL:
- Koalisi organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Keuangan menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau guna menekan konsumsi produk rokok.
- Kompleksitas delapan lapisan tarif cukai saat ini memicu fenomena penurunan konsumsi ke produk rokok yang lebih murah.
- Aktivis menuntut audiensi dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan cukai yang mendukung kesehatan masyarakat sekaligus menjaga penerimaan negara.
Suara.com - Executive Director Indonesia Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Manik, membeberkan pandangan koalisi organisasi masyarakat sipil mengenai arah kebijakan cukai rokok yang ideal.
Hal itu disampaikan usai orasi dalam aksi damai bertajuk "Program Rokok Murah" yang digelar Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil di depan Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menurutnya, penyederhanaan tarif cukai merupakan langkah kunci untuk menekan konsumsi produk tembakau.
"Sebenarnya kalau layer itu banyak yang udah bilang ya, yang paling idealnya kalau bisa ya udah cuma dibatasi antara rokok kretek mesin, putih mesin, sama tangan gitu ya, bahkan yang mesin digabung aja sekalian gitu, itu idealnya," tutur Manik seusai orasi aksi damai tersebut, Kamis (11/6/2026).
Manik menambahkan bahwa struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) di Indonesia saat ini merupakan salah satu yang paling rumit dengan jumlah delapan lapisan.
Kompleksitas ini dinilai memicu fenomena down trading, yaitu perpindahan konsumsi masyarakat ke produk rokok yang harganya jauh lebih murah, sehingga turut berdampak pada penurunan penerimaan negara.
"Salah satu alasan kenapa juga penerimaan kita kemudian turun adalah karena banyaknya down trading, rokok-rokok murah. Dan kenapa rokok-rokok murah itu ada? Ya karena layer cukai rokoknya pun juga sebanyak itu," ujar Manik.
"Jadi harapannya kalau kami, yang paling penting saat ini adalah bukan justru nambah jadi 9, tapi kalau dari 8 kurangilah jadi 7 gitu misalnya, dan lain sebagainya," tambahnya.
Di sisi lain, Project Lead for Tobacco Control dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia, memaparkan langkah dan agenda koalisi selanjutnya pascaaksi damai tersebut.
Pihaknya berharap pesan yang disampaikan melalui aksi ini dapat didengar langsung oleh jajaran pengambil keputusan di Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Keuangan.
Bela juga menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap ruang audiensi yang bersifat teknis guna merumuskan jalan keluar terbaik bagi kesehatan masyarakat maupun pendapatan negara.
"Kita sebenarnya terus terbuka kalau untuk ada dialog, gitu, kita udah beberapa kali mengirim surat tapi tidak dipanggil kayak gitu untuk bertemu untuk audiensi. Jadi harapannya setelah ini kita bisa berdiskusi secara damai gitu ya. Kita bisa memberikan masukan gitu dari segi teknis juga yang seharusnya seperti apa untuk win-win solution," ujarnya.
Manik juga mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap defensif atau menganggap kritik dari masyarakat sipil sebagai serangan pribadi.
Sebaliknya, ia berharap pemerintah bersedia duduk bersama untuk mendengar masukan demi kebaikan negara.
"Yang paling penting sih jangan sampai pemerintah juga melihat bentuk kritik yang dilakukan masyarakat ini sebagai bentuk serangan, bahkan serangannya personal gitu," tutup Manik.
Reporter: Tsabita Aulia
TERPOPULER
