REGIONAL:
- Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kendala pengawasan kepala daerah akibat sistem pemilihan langsung dan struktur non-komando di Jakarta.
- Kemendagri telah menerapkan sistem digital APBD guna meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran daerah oleh oknum tidak bertanggung jawab.
- Tingginya biaya politik dalam pencalonan kepala daerah menjadi pemicu utama munculnya tindakan korupsi untuk menutup biaya operasional.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan tanggapan mengenai fenomena banyaknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tito menjelaskan berbagai tantangan dalam mengawasi kepala daerah serta faktor-faktor yang menjadi akar masalah tindak korupsi di tingkat daerah.
Ia menekankan bahwa posisi kepala daerah berbeda dengan struktur lembaga yang bersifat komando. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki keterbatasan dalam melakukan penindakan langsung karena kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat.
"Kita satu pertama ya kepala daerah ini kan dipilih rakyat. Mereka bukan rekrutmen top-down. Yang kita bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah satu, kita melakukan retreat, tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal termasuk KPK juga hadir di sana, BPKP juga hadir memberikan masukan, Kementerian Keuangan dan lain-lain," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Lebih lanjut, ia membandingkan posisinya saat ini dengan ketika menjabat sebagai Kapolri.
"Tapi kan sistemnya kepala daerah ini kan bukannya komando, kepada Mendagri kan bukan komando seperti ketika saya menjadi Kapolri dengan Kapolda, Kapolres itu komando. At any time bisa kita copot kalau macem-macem," tegasnya.
Terkait aspek pengawasan, Kemendagri telah membangun sistem digital untuk meminimalisasi penyimpangan anggaran. Namun, Tito mengakui sistem tersebut masih memiliki celah untuk dimanipulasi oleh oknum di lapangan.
"Nah jadi yang kita bisa lakukan adalah membuat sistem untuk pengawasan masalah keuangan. Ada namanya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di mana APBD-nya bisa kita lihat, kita memberikan guideline secara menyusun APBD ya," katanya.
"Kemudian sistem pengawasan juga keuangannya ada. Tapi kan namanya sistem bisa aja diakalin di lapangan ya. Dan teman-teman kepala daerah ini kan sekali lagi dipilih rakyat, latar belakangnya beda-beda. Ada yang paham birokrasi, ada juga apa namanya tuh yang nggak mengerti tentang administrasi sehingga mengandalkan kepada pejabat birokratnya, Sekda, BPKAD, Bappeda," jelasnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti Tito adalah tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, ketimpangan antara biaya yang dikeluarkan saat pencalonan dengan pendapatan resmi yang diterima menjadi salah satu pemicu utama kepala daerah mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar.
"Kemudian yang kedua, teman-teman kita tahu juga bahwa saya udah pernah nyampaikan mungkin bahwa biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Semua sudah jadi pembicaraan umum, pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah itu kan tidak gratis. Mereka harus nyiapkan yang resmi saja nyiapkan tim sukses, menyiapkan apa namanya tuh kampanye. Biayanya tinggi. Ini salah satu, salah satu akar masalah. Dia mengeluarkan biaya sementara take home pay-nya mereka, pendapatan mereka itu mungkin nggak bisa nutupin, akhirnya cari peluang," ungkapnya.
Tito menyimpulkan bahwa permasalahan tersebut muncul akibat pengaruh lingkungan dan sistem, di samping adanya faktor integritas masing-masing individu.
"Jadi by system, by apa environment. Ini sistem atau lingkungan yang membuat mereka akhirnya mencari dengan jalan tidak benar. Yang kedua bisa juga dikarenakan faktor perorangan. Udah cukup tapi kemudian pengen lebih. Dan sekali lagi kepala daerah ini kan dipilih rakyat ya, sepanjang dia populer disukai ya kemudian terpilih. Kita nggak bisa menjamin integritasnya seperti apa," pungkasnya.
TERPOPULER
