Dakwaan Dibatalkan Hakim, Jaksa Kembali Limpahkan Perkara dr Tifa ke PN Jakarta Timur

Suara.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) melimpahkan kembali berkas perkara Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pelimpahan kembali berkas perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut dilakukan setelah majelis hakim menerima permohonan dr. Tifa dalam putusan sela.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan berkas perkara tersebut telah dikembalikan setelah JPU memperbaiki surat dakwaan sesuai dengan permintaan majelis hakim dalam putusan sela sebelumnya.

“Sesuai bunyi putusan sela majelis hakim PN Jakarta Timur, penuntut umum memperbaiki surat dakwaan terdakwa Tifa dan melimpahkan kembali ke PN Jakarta Timur,” kata Anang saat dikonfirmasi, Rabu (26/7/2026).

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Immanuel, mengatakan berkas perkara Tifa telah diterima oleh pihaknya pada 28 Juli 2026.

Nantinya, perkara ini bakal dimulai seperti perkara baru. Perkara ini juga teregistrasi dengan nomor perkara baru, yakni Nomor 354/Pid.B/2026/PN Jaktim.

“Benar, perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma, telah dilimpahkan kembali ke PN Jakarta Timur, tanggal 28 Juli 2026,” kata Immanuel saat dihubungi, Rabu.

Sidang pertama bakal dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2026. Nantinya, sidang akan diadili oleh majelis hakim Christina Endarwati, Rudi Rafli Siregar, dan Mathilda Chrystina Katarina.

“Sidang pertama Kamis, 6 Agustus 2026,” pungkas Immanuel.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Tifauzia Tyassuma atau dokter Tifa dalam perkara dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Hakim menyatakan surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum batal demi hukum. Dengan demikian, perkara tersebut tidak berlanjut ke tahap pembuktian dan surat dakwaan dikembalikan kepada jaksa penuntut umum.

Dalam putusan sela yang dibacakan oleh majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Christina Endarwati serta didampingi hakim anggota Rudi Rafli Siregar dan Mathilda Chrystina Katarina, menyatakan perlawanan Tifauzia Tyassuma tersebut diterima.

“Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara atas nama terdakwa Tifauzia Tyassuma batal demi hukum. Memerintahkan pengembalian berkas perkara ini kepada penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (23/7/2026).

Selain itu, majelis hakim juga memutuskan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Dalam pertimbangan putusan sela itu, hakim menilai surat dakwaan yang disusun penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsider dan kedua subsider telah menentukan dua pasal yang mengatur delik yang sama persis, yakni pencemaran nama baik.

Namun, jaksa menggunakan dua undang-undang berbeda secara bersamaan. Dua undang-undang tersebut yakni Pasal 310 ayat (1) berdasarkan KUHP lama dan Pasal 433 ayat (1) KUHP baru.

Sebab, majelis hakim menilai hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan penuntut umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan.

“Menimbang bahwa oleh karena perlawanan advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa Tifa Fauziah Tyassuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada Penuntut Umum,” kata hakim.

Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Tifa dengan sejumlah pasal dan ayat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengacu pada fitnah dan pencemaran nama baik.

Selain itu, dakwaan juga berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.